CIMAHI — Total biaya pelayanan kesehatan program JKN sepanjang 2025 mencapai Rp191,3 triliun. Sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan itu habis di layanan rumah sakit, sementara penyakit jantung menjadi salah satu penyumbang utilisasi terbesar.
Angka Rp17,35 triliun untuk pembiayaan jantung dianggap terlalu mahal jika penanganannya masih bertumpu pada tindakan kuratif. BPJS Kesehatan memilih memperkuat pintu masuk layanan, yakni FKTP dan puskesmas, sebagai basis pengendalian.
Mengapa Pencegahan Harus Dimulai dari FKTP
Prihati Pujowaskito menyebut banyak kasus jantung berakar dari faktor risiko yang dibiarkan tak terkendali. Karena itu, penguatan pelayanan di tingkat pertama menjadi kunci sebelum peserta membutuhkan rujukan lanjutan.
"Keberlanjutan program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia," ujar Prihati dalam Lokakarya Media di Cimahi, Jawa Barat, Rabu (16/9/2026).
Pendekatan yang dipakai adalah Value-Based Health Care, yang menimbang hasil kesehatan dan efisiensi biaya pelayanan. Di level FKTP, penguatan mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C rutin, kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta berisiko tinggi.
"Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu, untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP," kata Prihati.
Indikator Mutu Rumah Sakit Beralih ke Outcome
Di sisi rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan berorientasi mutu dan hasil. Sejumlah pendekatan dikembangkan, mulai dari pengambilan keputusan terpadu lewat Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), hingga staged revascularization.
Indikator monitoring mutu penjaminan intervensi jantung juga diubah. Dari yang semula berorientasi proses, kini diarahkan pada outcome: waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan protokol, dan efisiensi sistem rujukan.
"Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome," tutur Prihati.
RS Dustira Layani 975 Pasien Cathlab dalam Delapan Bulan
Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi menyatakan pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di institusinya tergolong tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira melayani 975 pasien cathlab dan seluruhnya peserta JKN.
"Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN," ungkap Muchlas.
Muchlas menambahkan pelayanan kesehatan adalah proses berkelanjutan. Peningkatan kualitas harus konsisten, tidak sekadar cepat dan tepat, tetapi juga aman, bermutu, dan berorientasi pada pasien.
Dukungan Kodam III Siliwangi dan Catatan BPJS Watch
Mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup Tri Adrijanto Santoso menilai kualitas layanan tidak hanya ditentukan ketersediaan teknologi. Kemudahan akses, kecepatan layanan, dan mutu pelayanan sama pentingnya.
"Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan," ucap Tri.
Dari sisi pengawasan, Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar menilai jantung tetap menjadi penyakit berbiaya tinggi yang dijamin JKN. Penguatan promotif dan preventif dibutuhkan, termasuk penerapan pola hidup sehat.
"Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat," sebut Timbul.
Timbul juga mendorong efisiensi JKN lewat pendekatan Value-Based Health Care yang berbasis outcome. Bagi peserta di daerah, arah kebijakan ini menentukan seberapa cepat layanan jantung bisa diakses tanpa harus menempuh rujukan berjenjang yang panjang.
