JAKARTA — Yorrys Raweyai mengkritik praktik ganti rugi lahan yang dinilai sangat rendah di Papua. Ia menyebut ada kasus di mana lahan masyarakat hanya dihargai Rp300 ribu.
“Itu tidak manusiawi,” ujar Wakil Ketua DPD RI itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Pernyataan itu ia sampaikan usai menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Terjebak di Antara Dua Senjata: Eksploitasi Sipil dan Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-bayang PSN” di The Acacia Hotel, Jakarta Pusat.
Menurut Yorrys, publik sebaiknya tidak hanya terpaku pada judul film dokumenter yang kontroversial tersebut. Ia menegaskan substansi film itu justru mengkritik perusakan hutan yang masif di Indonesia, termasuk di Papua.
“Kalau anda nonton, jangan lihat judulnya ya. Itu sebetulnya menjelaskan tentang bagaimana masalah-masalah perusakan hutan di seluruh Indonesia, bukan hanya di Papua,” kata Yorrys.
Ia juga menyayangkan respons aparat yang dinilai berlebihan. Yorrys menilai langkah mempertanyakan sumber pembiayaan film justru membuat dokumenter itu semakin viral.
Yorrys menyoroti Proyek Strategis Nasional di Merauke, Papua Selatan, yang mencakup lahan seluas 2,5 juta hektare untuk komoditas padi dan tebu. Ia mempertanyakan transparansi pembersihan lahan yang mengorbankan hutan alam.
“Eksploitasi di Papua itu bukan baru, dari dulu. Cuma yang paling parah sekarang itu dengan PSN di Merauke yang 2,5 juta hektare,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan nasib kayu-kayu hasil pembukaan hutan tersebut yang hingga kini tidak jelas rimbanya. Yorrys menuntut adanya transparansi pemanfaatan kayu dari proyek tersebut.
Yorrys mengaku telah mengonfirmasi langsung ke Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) terkait isu pelarangan film. Ia memastikan tidak ada larangan resmi dari pemerintah pusat.
“Waktu itu Menko Polhukam katakan bahwa itu nggak ada larangan. Mungkin dari masing-masing anggota aja yang mau ngecek, tapi secara resmi tidak ada larangan,” tegas senator asal Papua itu.
Yorrys menilai film dokumenter seperti ‘Pesta Babi’ menjadi masukan penting bagi DPD RI, terutama dalam proses pembahasan Panitia Khusus (Pansus). Ia berharap kritik dalam film itu bisa mendorong evaluasi kebijakan PSN dan ganti rugi lahan yang lebih adil bagi masyarakat adat Papua.