PAPUA — Rencana tersebut disampaikan Destry dalam agenda fit and proper test Calon Gubernur BI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Ia menegaskan bahwa pengelolaan devisa merupakan mandat yang melekat pada BI berdasarkan Undang-undang, sekaligus menjadi tameng menghadapi gejolak eksternal yang kian kompleks.
"Kebijakan lalu lintas devisa akan menjadi perhatian serius kami, sesuai dengan mandat BI berdasarkan undang-undang. Dengan berbagai tantangan terkait sektor eksternal, baik dari sisi makro dan infrastruktur LLD, kami ke depan akan melakukan refocusing dan revitalisasi kebijakan LLD, khususnya terkait dengan pengawasan berbasis digital dan subtech," ujarnya.
Fokus pada pengawasan berbasis digital dinilai krusial untuk menutup celah kebocoran devisa. Potensi under invoicing, praktik pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya, disebut Destry memiliki nilai yang cukup besar dan berisiko menggerus cadangan devisa negara.
Namun, Destry mengakui bahwa pemberantasan praktik ini tidak bisa dilakukan BI sendirian. Data transaksi devisa yang tersebar di banyak institusi menuntut kolaborasi erat dengan kementerian/lembaga dan otoritas terkait.
"Hal ini penting mengingat potensi under invoicing yang cukup besar, namun kami tidak bisa sendirian karena data terkait LLD melibatkan banyak pihak," jelasnya.
Revitalisasi LLD ini merupakan bagian dari peta jalan yang lebih besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%. Destry menyebut, penguatan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi prasyarat agar manfaat ekonomi bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Di sisi lain, BI ke depan juga akan terus mengembangkan instrumen dan metode perhitungan emisi karbon yang selama ini dipakai perusahaan dan perbankan. Langkah ini sejalan dengan tren global menuju ekonomi hijau yang mulai memengaruhi arus investasi.
Mandat yang kian besar harus diimbangi dengan kapasitas kelembagaan yang solid. Destry menekankan pentingnya penguatan tata kelola internal BI sebagai fondasi menjaga kepercayaan publik.
"Mandat yang semakin besar harus dibandingkan dengan kelembagaan yang semakin kuat. Kredibilitas Bank Indonesia bukan sesuatu yang dapat dibangun secara instan, tapi merupakan hasil akumulasi dan integritas konsistensi inovasi dan sinergi jangka panjang," pungkasnya.
Jika terpilih, Destry dipastikan menghadapi pekerjaan rumah besar dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengelolaan devisa yang lebih transparan dan akuntabel.