NABIRE — Tiga warga Kabupaten Nabire resmi menerima jaminan pembiayaan kesehatan melalui program Koharussehat-JKN yang diserahkan langsung Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, di sela upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2026). Mereka adalah Adriana Agaku, Frans Kegou, dan Kornelia Butu yang sebelumnya menjalani perawatan di Puskesmas dan RSUD Siriwini.
Adriana mendapatkan pelayanan terkait penyakit jantung, Frans menjalani hemodialisis, sementara Kornelia menerima bantuan untuk biaya persalinan melalui tindakan operasi. Penyerahan manfaat ini dilakukan di hadapan peserta upacara dan jajaran pemerintah daerah, menandai hadirnya negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat.
Kepesertaan Orang Asli Papua Capai 86 Persen
Program kolaborasi Koharussehat dengan BPJS Kesehatan ini telah mencatatkan 50.000 peserta. Dari jumlah tersebut, 44.000 peserta atau sekitar 86 persen merupakan orang asli Papua.
Gubernur Nawipa menegaskan bahwa kehadiran pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan. "Kehadiran pemerintah harus dapat dirasakan langsung masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan," kata Nawipa dalam sambutannya.
Anggaran Kapitasi Rp 27 Miliar untuk Fasilitas Kesehatan
Pemprov Papua Tengah mengalokasikan pembayaran kapitasi kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebesar Rp 27.229.012.699. Rinciannya, Puskesmas Siriwini menerima Rp 807.314.739 dan RSUD Nabire mendapat porsi terbesar Rp 26.421.697.960.
Alokasi ini diharapkan menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di wilayah Nabire, sekaligus memastikan fasilitas kesehatan memiliki likuiditas untuk melayani pasien program jaminan kesehatan pemerintah.
Program Berkelanjutan untuk Seluruh Papua Tengah
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap program ini terus memberikan manfaat dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah. "Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat, dan memastikan masyarakat Papua Tengah memperoleh akses kesehatan yang layak dan berkelanjutan," ucap Nawipa.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemprov memberikan jaminan pelayanan kesehatan melalui dukungan pembiayaan di fasilitas kesehatan, sehingga warga tidak lagi terkendala persoalan biaya saat membutuhkan perawatan medis.
