PAPUA — Persoalan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Pulau Sebatik tidak lagi bisa diselesaikan dengan pengawasan di tingkat penyalur saja. Komisi II DPRD Nunukan meminta pemerintah daerah membentuk tim terpadu yang memantau seluruh rantai distribusi, mulai dari alokasi kuota, rekomendasi, hingga BBM diterima warga.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, menegaskan rantai distribusi BBM subsidi panjang dan melibatkan banyak kewenangan. Karena itu, pengawasan satu instansi dinilai tidak cukup efektif.
“Yang harus kita awasi bukan hanya saat BBM sudah berada di penyalur. Dari awal, mulai alokasi, rekomendasi, distribusi sampai ke penerima perlu dipastikan berjalan sesuai ketentuan,” ujar Fajrul dalam RDP di Ruang Ambal I DPRD Nunukan.
Tim terpadu ini nantinya melibatkan Pemkab Nunukan, DPRD, aparat penegak hukum, TNI/Polri, Polairud, Satpol PP, serta instansi vertikal terkait distribusi BBM.
Fajrul meminta pengawasan tidak berhenti pada pembuatan laporan temuan. Dugaan pelanggaran seperti penimbunan, penyelewengan, spekulasi, dan penyalahgunaan rekomendasi harus ditindaklanjuti.
“Kalau ada pelanggaran, harus ada tindak lanjut. Jangan sampai proses pengawasan selesai hanya setelah temuan dibuatkan laporan,” tegasnya.
Selain itu, Komisi II mendorong evaluasi berkala terhadap tata kelola BBM subsidi. Aspek yang dievaluasi meliputi realisasi kuota, kebutuhan BBM di lapangan, penerima rekomendasi, hingga mekanisme distribusi. Hasil evaluasi ini wajib disampaikan ke DPRD agar fungsi pengawasan legislatif berkelanjutan.
Ketersediaan BBM memiliki dampak luas terhadap ekonomi masyarakat Nunukan. Bagi nelayan dan pembudidaya rumput laut, BBM adalah kebutuhan utama untuk menjalankan usaha. Pelaku UMKM dan warga di kawasan perbatasan juga bergantung pada pasokan ini.
Fajrul mengingatkan agar pemerintah tidak hanya memastikan prosedur administrasi terpenuhi. Keberhasilan kebijakan harus diukur dari kemudahan masyarakat mendapatkan BBM sesuai haknya.
“Jangan sampai secara administrasi semuanya terlihat tertib, tetapi di lapangan masyarakat yang membutuhkan masih kesulitan mendapatkan BBM,” pungkasnya.
Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme distribusi BBM subsidi di wilayah Nunukan dapat dipantau melalui kanal resmi DPRD Nunukan dan dinas terkait.