JAYAPURA — Kapolda Papua menegaskan bahwa periode panas hingga November menjadi sektor krusial yang harus diantisipasi oleh seluruh pemerintah daerah. Koordinasi tidak boleh berhenti di tingkat provinsi, melainkan harus berjalan cepat hingga ke jajaran Forkopimda di masing-masing kabupaten dan kota.
Hal ini disampaikan menyusul kekhawatiran bahwa kebakaran yang awalnya muncul di satu wilayah dapat berkembang menjadi persoalan lintas daerah. Karena itu, pemetaan terhadap potensi dan sumber pemicu kebakaran, termasuk aktivitas pembukaan lahan, mulai dilakukan pemerintah saat ini.
Kapolda Papua meminta setiap kepala daerah membangun komunikasi cepat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat. Langkah ini dianggap penting agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum dampaknya meluas ke wilayah tetangga.
Ia menekankan bahwa periode panas yang berlangsung hingga November harus menjadi perhatian serius bersama. Jika pencegahan tidak maksimal, kebakaran yang terjadi di satu titik berpotensi menjalar dan menjadi persoalan antarwilayah.
Pemerintah saat ini mulai memetakan berbagai sumber yang dapat menjadi pemicu kebakaran. Salah satu yang menjadi perhatian adalah aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat maupun pihak lain.
“Kita mengambil langkah cepat dan berkolaborasi. Jangan sampai kita tergadai dengan kejadian-kejadian di kabupaten dan kota yang sama. Kalau muncul, kita harus sama-sama menanganinya,” tegas Kapolda Papua.
Kapolda menegaskan bahwa kebijakan larangan pembakaran lahan harus dipatuhi oleh semua pihak. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab pengendalian kebakaran tidak hanya berada di pundak gubernur, tetapi juga seluruh elemen pemerintahan daerah.
“Sebagai kepala daerah, gubernur dan semua pihak, tidak boleh lagi ada pembakaran lahan,” pungkasnya.
Kapolda pun berharap langkah koordinasi ini tidak menjadi respons sesaat. Pola kerja sama tersebut diharapkan terus berjalan hingga ancaman kebakaran dan kekeringan di Papua dapat dikendalikan secara menyeluruh.