JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Dermawan, meminta seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk memiliki satu pemahaman dan pemikiran yang sama. Instruksi ini disampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja di Jakarta pada Selasa (01/09/2026) sebagai langkah memastikan agenda transformasi layanan berjalan sesuai target.
“Saya minta kita semua satu pemahaman, satu pemikiran yang sama, tapi juga harus memikirkan semuanya. Kita punya rancangan dan rancangan itu harus kita wujudkan bersama-sama agar transformasi ini benar-benar terasa,” tegas Dalu Agung Dermawan kepada jajaran yang hadir secara luring dan daring.
Kementerian ATR/BPN tengah merealisasikan tiga transformasi layanan yang bertujuan mempermudah, mempercepat, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Program tersebut mencakup Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, serta Organisasi Berbasis Wilayah.
Peralihan Hak Terintegrasi menjadi salah satu program yang paling dinantikan. Melalui skema ini, proses balik nama atau jual beli tanah diharapkan tidak lagi memakan waktu lama karena pengurusan dilakukan secara terpadu dan digital. Sementara itu, layanan Pengukuran Terjadwal dirancang untuk menghilangkan praktik calo dengan memberikan kepastian jadwal pengukuran tanah kepada pemohon.
Dalu Agung Dermawan menekankan bahwa keberhasilan transformasi ini menjadi penentu tingkat kepercayaan publik terhadap institusinya. Pihaknya berharap dengan adanya pembenahan layanan, persepsi masyarakat mengenai pengurusan sertifikat tanah yang rumit dan berbelit dapat berubah menjadi lebih baik.
“Kita harus hadir sebagai garda depan yang memastikan kebijakan sampai ke lapangan dengan benar,” imbuhnya.
Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan organisasi dalam menjalankan kebijakan baru, termasuk di kantor-kantor pertanahan daerah, agar tidak terjadi hambatan saat implementasi di lapangan.
Transformasi Organisasi Berbasis Wilayah juga menyentuh struktur internal kementerian. Dengan pola organisasi baru, kantor wilayah di setiap provinsi, tak terkecuali Papua, diharapkan memiliki kewenangan yang lebih jelas dalam melayani masyarakat setempat. Reformasi birokrasi ini ditujukan untuk memangkas alur birokrasi yang selama ini sering menjadi keluhan utama warga.
Seluruh elemen Sekretariat Jenderal diminta berkontribusi sesuai perannya masing-masing untuk menyukseskan program ini. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN menuju pelayanan kelas dunia yang profesional dan terpercaya.