Trauma Laka Laut, Warga Barawai Tagih Janji Jalan ke Pemkab Yapen

SERUI — Warga Kampung Barawai, Distrik Raimbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen, kembali menyuarakan kekecewaan atas lambannya pembangunan infrastruktur di wilayah mereka. Sudah dua tahun janji pembukaan akses jalan darat dari Kampung Andei menuju Barawai belum juga terealisasi hingga saat ini.

Ketiadaan jalan sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer tersebut membuat warga Barawai tetap terisolasi dari layanan dasar. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah belum masuknya jaringan listrik, padahal wilayah tetangga sudah menikmati penerangan permanen.

Trauma Kecelakaan Laut Jadi Alasan Utama Desakan Warga

Menaser Yantori, salah satu warga Barawai, mengungkapkan bahwa masyarakat kini lebih memprioritaskan akses darat ketimbang fasilitas tambatan perahu. Keinginan ini didasari oleh peristiwa tragis kecelakaan laut pada 24 Desember 2025 yang merenggut 21 nyawa.

"Kami tidak lagi menginginkan tambatan perahu. Kejadian laka laut kemarin itu menjadi pelajaran bagi kami bahwa akses darat sangat penting," tegas Menaser pada Rabu (6/5/2026).

Masyarakat Barawai merasa memiliki hak yang sama sebagai bagian dari Distrik Raimbawi. Mereka berharap pemerintah tidak mengabaikan kebutuhan mendasar warga yang sudah diusulkan sejak dua tahun terakhir namun belum mendapat kepastian hingga sekarang.

Mengapa Listrik Belum Bisa Masuk ke Barawai?

Ketergantungan pada jalur laut bukan hanya soal keselamatan, tetapi juga menjadi penghalang utama masuknya energi ke kampung. Menaser menjelaskan bahwa instalasi listrik hanya bisa ditarik jika jalur darat dari Kampung Andei sudah terbuka secara permanen.

"Kalau jalan darat sudah tembus, kami juga bisa menikmati listrik. Saat ini penerangan hanya sampai di Kampung Andei, sementara Barawai belum," ujarnya.

Kondisi ini menyebabkan keterbatasan akses terhadap layanan publik lainnya. Warga menilai pembangunan jalan merupakan kunci utama untuk memutus rantai keterisolasian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Distrik Raimbawi.

Menanti Respon Serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen

Meski usulan pembangunan sudah masuk sejak 2024, hingga memasuki pertengahan 2026 warga mengaku belum melihat tanda-tanda pengerjaan fisik di lapangan. Belum ada tanggapan resmi terbaru dari pemerintah daerah terkait kendala yang menghambat proyek jalan singkat tersebut.

Warga berharap Pemkab Kepulauan Yapen lebih jeli melihat kebutuhan mendasar di akar rumput. Pembangunan jalan 1,5 kilometer tersebut dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk menunjang aktivitas harian masyarakat tanpa harus mempertaruhkan nyawa di laut.

“Kami tetap menunggu realisasi dan tanggapan serius dari pemerintah daerah,” tutup Menaser.