PAPUA — Aturan yang disebut Petunjuk Teknis Tata Kelola Pelaporan Operasional dan Administrasi ini diteken langsung oleh General Manager Pelindo Regional 4 Samarinda, Capt. Suparman, dan General Manager PT Pelabuhan Samudera Palaran, Andi Kurniawan. Acara disaksikan jajaran manajemen kedua perusahaan.
Mengapa Standar Pelaporan Ini Mendadak Penting?
Division Head Komersial Pelindo Regional 4, Adi Novi Wahyudi, menjelaskan Terminal Petikemas Palaran punya peran krusial dalam distribusi barang di Kalimantan Timur. Tanpa standar yang jelas, proses operasional dan administrasi rentan tumpang tindih.
"Diperlukan kesamaan pemahaman agar seluruh proses berjalan optimal, terukur, dan akuntabel," ujar Adi. Petunjuk teknis ini nantinya menjadi pedoman bersama dalam menjalankan proses bisnis di terminal, sekaligus memperkuat sinergi antara Pelindo dan PSP sebagai operator.
Harapan Operator: Layanan Terminal Makin Andal
Direktur Utama PT Pelabuhan Samudera Palaran, Harun Gemilang, menyambut baik aturan anyar ini. Menurutnya, dokumen itu jadi landasan penting untuk menciptakan tata kelola yang tertib dan berkelanjutan.
"Kolaborasi yang kuat adalah kunci menghadirkan layanan terminal yang kompetitif. Dengan acuan yang sama, kualitas pelayanan kepada pengguna jasa bisa meningkat," kata Harun. Ia menilai penguatan tata kelola menjadi faktor penting seiring pertumbuhan aktivitas logistik dan perdagangan di Kaltim yang terus menggeliat.
Instrumen Pengawasan, Bukan Sekadar Administrasi
Capt. Suparman menegaskan petunjuk teknis ini bukan cuma soal mekanisme laporan. Lebih dari itu, aturan ini menjadi alat pengendalian untuk memastikan kegiatan operasional sesuai prinsip tata kelola yang baik.
"Ini akan meningkatkan kualitas pengawasan, validitas data, dan efektivitas koordinasi antar pihak. Pada akhirnya, kinerja terminal dan pelayanan kepada pelanggan akan terdongkrak," ujarnya.
Penandatanganan ini menjadi bagian dari penguatan penerapan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Pelindo dan PSP. Sistem pelaporan yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel diharapkan mampu mendukung distribusi logistik nasional serta pertumbuhan ekonomi daerah.
