JAYAPURA — Perombakan kabinet ini menandai perubahan signifikan di pemerintahan PNG, dengan beberapa menteri meninggalkan jabatan mereka dan sejumlah wajah baru masuk. Salah satu yang menonjol adalah keputusan Marape untuk secara pribadi mengawasi Layanan Pemasyarakatan, Layanan Sukarelawan Nasional, dan Olahraga.
Menteri yang Keluar dan Masuk
Sejumlah anggota parlemen resmi meninggalkan kabinet. Mereka termasuk Menteri Pelayanan Pemasyarakatan Joe Kuli, satu-satunya menteri perempuan Kessy Sawang yang disebut mengundurkan diri karena alasan kesehatan, serta Sekie Agisa, Lucas Dawa Dekena, Timothy Masiu, dan Simon Kilepa.
Sebagai gantinya, Marape menunjuk sejumlah nama baru, antara lain Robert Naguri sebagai Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi, John Kaupa sebagai Menteri Lingkungan dan Konservasi, serta Saki Soloma sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan. Beberapa menteri juga mendapatkan portofolio baru, seperti Dr. Billy Joseph yang kini menjabat Menteri Kesehatan merangkap Layanan Bencana dan Darurat, serta Elias Kapavore sebagai Menteri Pertahanan.
Reformasi Keuangan dan Tata Kelola
Selain perombakan personel, Marape mengumumkan reformasi struktural yang signifikan, terutama di sektor keuangan. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, memperkuat manajemen keuangan, dan memodernisasi administrasi PNG.
Dalam pengaturan baru, Departemen Keuangan akan menjadi satu-satunya otoritas yang memproses semua pembayaran Pemerintah Nasional. Fungsi pemberian jaminan dialihkan ke Departemen Keuangan, sementara Kementerian Keuangan akan fokus pada penyusunan anggaran dan kebijakan fiskal. Departemen Perencanaan Nasional juga akan berhenti memproses pembayaran dana pembangunan dan kembali ke fungsi intinya yaitu perencanaan dan koordinasi proyek.
Perubahan di BUMN: Listrik, Pertanian, dan Perubahan Iklim
Marape juga mengumumkan perubahan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PNG Power Limited dialihkan ke Menteri Perdagangan Internasional dan Investasi, Richard Maru. Sementara itu, Kumul Agriculture Limited berada di bawah Kementerian Pertanian, dan tanggung jawab sebagai wali amanat untuk Kumul Minerals Holdings Limited dialihkan ke Menteri Pertambangan.
Dalam langkah yang dinilai strategis, tanggung jawab atas Otoritas Perubahan Iklim dan Pembangunan (CCDA) dialihkan ke Kementerian Kehutanan.
"Baik hutan kita menghasilkan nilai melalui pemanenan berkelanjutan atau melalui konservasi dan pasar karbon, hutan-hutan tersebut tetap merupakan satu sumber daya hutan nasional," kata Marape. "Menyatukan perubahan iklim dan kehutanan di bawah satu menteri akan meningkatkan koordinasi kebijakan, memperkuat tata kelola, dan memaksimalkan nilai ekonomi dan lingkungan dari hutan kita."
Ancaman Tegas bagi Pejabat yang Lalai
Dalam reformasi lainnya, Marape memberikan peringatan keras kepada para kepala departemen dan pemimpin lembaga. Ia menginstruksikan setiap menteri untuk segera meninjau kinerja unit di bawah mereka. Kepala departemen yang gagal menyerahkan Laporan Kinerja Tahunan 2025 secara resmi telah diberi peringatan.
"Mulai besok, setiap kepala departemen dan pemimpin lembaga yang gagal mematuhi kewajiban hukum ini akan diminta untuk mengosongkan jabatan yang mereka duduki saat ini," tegas Marape, seraya menambahkan bahwa pemerintah akan memulai proses hukum untuk pemberhentian mereka. Para menteri juga diinstruksikan untuk tidak terburu-buru dalam proses pengambilan keputusan.
