PAPUA — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan apresiasi terhadap langkah Bank Indonesia yang dinilai strategis dalam memperkuat nilai tukar rupiah. Apresiasi ini disampaikan Dasco menyusul penandatanganan perluasan kerja sama Local Currency Transaction (LCT) antara Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur PBoC Pan Gongsheng di Shanghai, China, pada 11 Juni 2026.
Cakupan Kerja Sama: dari BCSA hingga QRIS Lintas Batas
Kesepakatan ini tidak hanya memperbarui Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara kedua bank sentral, tetapi juga memperluas cakupan LCT hingga mencakup Hong Kong. Dalam agenda yang sama, turut hadir dan menandatangani perjanjian Eddie Yue, selaku Kepala Eksekutif Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA).
Implikasi dari kesepakatan ini bersifat teknis namun berdampak luas. Transaksi perdagangan dan investasi antara Indonesia, China daratan, dan Hong Kong kini dapat dilakukan langsung menggunakan rupiah atau renminbi, tanpa harus melalui dolar Amerika Serikat sebagai mata uang perantara.
Selain itu, sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) lintas batas juga resmi disepakati. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha di kedua negara bertransaksi menggunakan kode QR. Data yang disampaikan dalam bahan berita menyebutkan, sebanyak 191 penyedia layanan di China dan 24 penyedia di Indonesia telah terhubung dalam sistem ini.
Volume Transaksi Raksasa yang Kini Bebas Dolar
Dampak konkret dari perjanjian ini terlihat pada volume perdagangan bilateral. Data menunjukkan, total nilai ekspor-impor Indonesia dengan China pada tahun 2025 mencapai USD 154,5 miliar. Dengan berlakunya skema LCT yang diperluas, seluruh transaksi sebesar itu berpotensi tidak lagi bergantung pada dolar AS.
"Ini upaya yang sangat serius mengurangi kebutuhan dolar Amerika Serikat untuk transaksi dagang," ujar Dasco dalam pernyataan resminya. Politikus senior Partai Gerindra itu menambahkan, penggunaan QRIS lintas negara menjadi bukti konkret digitalisasi sistem keuangan yang mendukung penguatan rupiah.
Dukungan DPR dan Strategi De-Dolarisasi
Langkah BI ini dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan de-dolarisasi atau pengurangan ketergantungan terhadap mata uang asing dalam transaksi internasional. DPR, melalui Wakil Ketuanya, memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut.
Kerja sama ini menjadi salah satu pilar strategis dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global. Dengan volume transaksi bilateral yang sangat besar, penggunaan mata uang lokal diyakini dapat mengurangi fluktuasi rupiah yang kerap dipicu oleh pergerakan dolar AS di pasar internasional.
Perjanjian ini juga menandai babak baru dalam hubungan moneter antara Indonesia dan China, di mana kedua negara sepakat untuk memperkuat ketahanan eksternal perekonomian masing-masing melalui diversifikasi mata uang transaksi.
