PRNGO menegaskan uji coba Tiongkok bukan insiden terisolasi. Aliansi ini menuntut Samudra Pasifik benar-benar dijadikan "Samudra Damai", bukan koridor uji coba rudal bagi kekuatan besar mana pun.
"Samudra ini menopang komunitas kami, menghubungkan pulau-pulau kami, serta menjadi landasan bagi kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri. Namun saat ini, samudra kami diperlakukan sebagai ajang persaingan geopolitik," tulis PRNGO dalam keterangan pers yang ditandatangani Asisten Petugas Media & Komunikasi Jaringan Pasifik tentang Globalisasi (PANG), Brittany LT Nawaqatabu.
Mengecam Semua Bentuk Militerisasi, Bukan Hanya Tiongkok
PRNGO secara eksplisit menyatakan tidak hanya mengecam Tiongkok, tetapi juga menentang uji coba ICBM Minuteman III milik Amerika Serikat yang rutin diarahkan ke Atol Kwajalein, Kepulauan Marshall. Aliansi ini juga menyoroti perluasan aliansi militer seperti AUKUS serta latihan perang besar-besaran seperti RIMPAC, Valiant Shield, dan Talisman Sabre.
"Kami tidak bisa mengecam uji coba rudal oleh satu kekuatan, namun tetap diam ketika tindakan serupa dilakukan oleh pihak lain," tegas pernyataan PRNGO.
Mengapa Peringatan Ini Begitu Sensitif di Pasifik?
Bulan Juli 2026 menjadi bulan penuh makna bagi masyarakat Pasifik. Selain uji coba Tiongkok, kawasan ini memperingati 80 tahun Operasi Crossroads saat AS meledakkan senjata nuklir di Atol Bikini, 60 tahun uji coba nuklir pertama Prancis di Atol Moruroa, serta 41 tahun pengeboman kapal Rainbow Warrior oleh agen Prancis. PRNGO menyebut peristiwa itu bukan sekadar sejarah—melainkan ingatan yang hidup.
"Bagi masyarakat Pasifik, ini bukanlah persaingan geopolitik yang abstrak. Ini adalah rumah kami," ujar PRNGO.
Visi 'Samudra Damai' yang Terus Diabaikan
PRNGO mengingatkan bahwa Perjanjian Rarotonga dan gerakan Pasifik yang Bebas Nuklir lahir dari tekad bersama agar kawasan ini tidak lagi menjadi ajang uji coba ambisi strategis negara lain. Namun, militerisasi yang terus berlanjut menunjukkan pelajaran dari masa lalu belum dipetik.
Aliansi ini menuntut visi "Samudra Damai" tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik bersenjata, tetapi sebagai keamanan yang berlandaskan keadilan, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri bagi seluruh warga Pasifik.
