JAYAPURA — Fedrika Karolina Wader sudah 22 tahun menempati rumah berukuran 5×8 meter di pesisir Tanjung Ria. Bersama suami dan lima anaknya, ia hidup dalam satu ruangan tanpa sekat—tempat berkumpul, tidur, dan memasak menyatu. Lantai kayu rumahnya mulai lapuk dimakan udara laut, sementara atap bocor hanya ditambal seadanya dengan lempengan seng.
Keinginan memperbaiki rumah selalu tertunda. Penghasilan suami sebagai nelayan tradisional habis untuk makan sehari-hari, perlengkapan sekolah anak, dan biaya melaut. Perbaikan rumah menjadi prioritas paling akhir.
"Anak pertama kami sudah selesai sekolah, namun belum dapat pekerjaan dan ini tersisa empat lagi yang duduk di bangku sekolah," kata Fedrika.
Mayoritas Rumah Nelayan di Tanjung Ria Tak Layak Huni
Ketua RT setempat, Danyo Ayomi, mengatakan kondisi rumah warga di lingkungannya rata-rata memprihatinkan. Sebagian rumah tidak memiliki kamar mandi, beberapa lainnya dihuni lebih dari satu kepala keluarga. Bahkan, satu rumah ditempati hingga lima keluarga.
"Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah tidak cukup, apalagi mau memperbaiki rumah," ujar Danyo.
Keterbatasan ekonomi membuat warga menunda perbaikan. Rumah-rumah di pesisir itu rata-rata berukuran kecil, tanpa fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang memadai. Semua kegiatan dilakukan dalam satu ruangan.
Anggaran BSPS Rp25 Juta per Rumah untuk Papua
Pemerintah mengalokasikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp25 juta per unit untuk penerima di Papua dan Maluku. Angka ini lebih tinggi dari daerah lain karena Indeks Kemahalan Konstruksi di kedua wilayah tersebut dinilai lebih besar.
Melalui program ini, masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan rumah dengan pendampingan pemerintah. Biaya pengerjaan dapat ditekan sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga setempat. Penerima bantuan diharapkan berpartisipasi secara swadaya jika ada kekurangan tenaga kerja atau material tambahan.
Dari 15 rumah yang menjadi sasaran di RT 02 RW 04 Tanjung Ria, hanya tujuh bangunan yang memenuhi syarat administrasi. Delapan rumah lainnya belum memiliki kelengkapan dokumen seperti bukti kepemilikan.
Target 22.000 Rumah Dibedah di Tanah Papua pada 2026
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut penyediaan rumah layak huni sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Program ini berdampak pada kesehatan keluarga, tumbuh kembang anak, hingga produktivitas ekonomi.
Pemerintah menargetkan sekitar 22.000 rumah di Tanah Papua mendapat program bedah rumah pada 2026. Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menyambut dukungan tersebut dan menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk menjangkau seluruh wilayah yang memiliki tantangan geografis.
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 menunjukkan sekitar 121.400 keluarga di Tanah Papua belum memiliki rumah. Sementara itu, 686.900 keluarga sudah memiliki rumah, namun kondisinya masih belum layak huni.
Fedrika termasuk dalam daftar penerima BSPS untuk anggaran tahun depan. Ia mengatakan kondisi rumah yang lebih baik akan memberikan rasa tenang bagi keluarganya.
