JAYAPURA — Sekretariat MSG tidak hanya menyampaikan resolusi dalam forum EMRIP, tetapi juga menggelar serangkaian pertemuan bilateral di Jenewa. Tim yang dipimpin Penjabat Direktur Jenderal (ADG) MSG, Ilan Kiloe, bertemu langsung dengan Ketua EMRIP Valmaine Toki dan Pelapor Khusus PBB untuk Masyarakat Adat, Dr. Albert K. Barume.
Mengapa Kunjungan ke Papua Barat Terus Didorong?
Para pemimpin MSG dan PIF menginginkan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM melihat langsung kondisi di Papua Barat dan provinsi-provinsi Papua. Seruan ini pertama kali digaungkan pada 2019 dan kembali ditegaskan dalam pertemuan pemimpin PIF di Honiara serta KTT MSG di Suva, Fiji pada 2025.
Ilan Kiloe menyatakan bahwa keterlibatan dengan mekanisme HAM PBB adalah langkah kecil namun signifikan. “Ini adalah langkah kecil namun signifikan menuju pelaksanaan keputusan para pemimpin untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Melanesia di kancah internasional,” ujar Kiloe dalam keterangan yang dikutip Jubi, Rabu (29/7/2026).
Advokasi Hak Masyarakat Adat di Berbagai Forum
Menurut Kiloe, MSG telah mengedepankan advokasi hak-hak masyarakat adat dalam proses Pendapat Penasihat (Advisory Opinion) Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perubahan iklim. Komitmen yang sama kini dilanjutkan dalam forum EMRIP.
Selain dengan ketua dan pelapor khusus, Sekretariat MSG juga mengadakan pertemuan dengan perwakilan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), Badan-Badan Perjanjian PBB, Dana Sukarela PBB, dan Kantor Kepemudaan PBB. Misi diakhiri dengan sesi pengarahan resmi bersama para Duta Besar dan Wakil Tetap MSG untuk PBB yang berbasis di Jenewa.
Peran EMRIP sebagai Badan Penasihat Dewan HAM
EMRIP merupakan badan penasihat utama Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Fungsinya memberikan saran terkait pelaksanaan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).
Pengarahan di Jenewa diselenggarakan oleh Duta Besar Vanuatu untuk PBB, Y.M. Sylvain Kalsakau, dan dipandu oleh Duta Besar Mere Falemaka di ruang konferensi Perutusan Tetap PIF. Tim Sekretariat MSG terdiri dari ADG Kiloe, Pejabat Urusan Politik Richard Balkonan, serta Penjabat Manajer Program/Pejabat Hukum Brittien Yosef. (*)
