JAYAPURA — Dua kelompok massa berbeda menggelar aksi damai serentak di kawasan Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Senin (3/8/2026). Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Pemuda Adat Kota Jayapura memanfaatkan lokasi yang sama untuk menyuarakan aspirasi masing-masing, dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Aksi KNPB di Kota Jayapura merupakan bagian dari demonstrasi nasional yang digelar serentak di Tanah Papua dan sejumlah wilayah lain di luar Papua. Mereka mengusung isu "Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan" sebagai respons atas situasi kemanusiaan yang dinilai darurat di wilayah tersebut.
Pamflet Tegas: "Indonesia Ilegal di Tanah Papua" Hingga "Kita Akan Punah"
Dalam aksinya, massa KNPB membawa beragam pamflet berisi kritik keras. Beberapa tulisan yang terpampang antara lain "Segera Bangkit dan Lawan! Kita Akan Punah", "Tinjau Perjanjian New York 15 Agustus 1962", "Indonesia Ilegal di Tanah Papua", "RIP Hukum di Indonesia", dan "Papua Bukan Tanah Kosong."
Tuntutan peninjauan kembali Perjanjian New York menjadi sorotan utama. Perjanjian yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962 itu merupakan dokumen penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Indonesia melalui UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority).
Pemuda Adat Kawal Aksi dengan Tema Keadilan dan Perdamaian
Di lokasi yang sama, kelompok Pemuda Adat Kota Jayapura menggelar aksi damai dengan tema berbeda, "Untuk Keadilan, Kebenaran dan Perdamaian Papua." Kelompok ini menyuarakan pentingnya ketiga nilai tersebut ditegakkan di Tanah Papua.
Meski berada di satu kawasan, kedua aksi berlangsung tertib dan damai. Tidak ada laporan mengenai gangguan keamanan atau bentrokan antar massa.
Pengamanan Ketat: Polisi Siaga di Sekitar Kampus USTJ dan Uncen
Pengamanan aparat terlihat ketat sejak aksi dimulai. Sejumlah kendaraan kepolisian dan kendaraan pengamanan disiagakan di beberapa titik strategis, termasuk di sekitar kawasan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) dan Universitas Cenderawasih (Uncen).
Kehadiran aparat bertujuan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta memastikan aksi berjalan sesuai koridor hukum. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai jumlah personel yang diterjunkan dalam pengamanan aksi tersebut.
