MANOKWARI — Pemprov Papua Barat bersama BPJS Kesehatan Wilayah XII memastikan 40.057 warga kembali aktif sebagai peserta JKN untuk periode Juli-Desember 2026. Dari jumlah tersebut, 21.364 jiwa merupakan Orang Asli Papua (OAP) dan 18.693 jiwa lainnya non-OAP.
Pembiayaan program ini bersumber dari APBD dengan rincian Rp 4,84 miliar untuk peserta OAP dan Rp 4,23 miliar untuk non-OAP. Penandatanganan komitmen dilakukan Senin (3/8/2026) di Manokwari sebagai bagian dari visi Papua Barat Sehat.
Anggaran Reaktivasi JKN 2026 untuk 7 Kabupaten
Kebijakan ini menyasar warga yang kepesertaannya sempat nonaktif di tujuh kabupaten. Pemprov memastikan tidak ada lagi hambatan birokrasi yang membuat warga terlambat berobat karena status kepesertaan bermasalah.
- 21.364 peserta OAP dibiayai Rp 4,84 miliar
- 18.693 peserta non-OAP dibiayai Rp 4,23 miliar
- Periode perlindungan berjalan Juli-Desember 2026
Gubernur: Negara Hadir untuk Warga yang Sakit
Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si. menegaskan jaminan kesehatan adalah hak dasar warga yang wajib dipenuhi pemerintah. Ia meminta seluruh jajaran menghilangkan ego sektoral agar pelayanan berjalan cepat.
"Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat Papua Barat yang merasa sendiri ketika menghadapi persoalan kesehatan. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat," tegas Dominggus.
Mulai 1 Agustus 2026, pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dikelola terpusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan disinergikan dengan BPJS Kesehatan. Kebijakan ini juga diintegrasikan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk memperkuat layanan promotif dan preventif.
Cakupan Peserta Aktif Papua Barat Tembus 92 Persen
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah XII Benjamin Saut Parulian Simanjuntak mengapresiasi langkah Pemprov yang dinilainya mempercepat target Universal Health Coverage (UHC). Secara nasional, cakupan JKN sudah mencapai 98 persen, sementara tingkat keaktifan peserta di Papua Barat berada di angka 92 persen.
"Komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat sangat luar biasa. Kami terus melakukan akselerasi reaktivasi kepesertaan JKN dan menyinergikannya dengan program unggulan daerah, yaitu Papua Barat Sehat," kata Benjamin.
Di Papua Barat, fasilitas kesehatan dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan melayani sekitar 250 ribu kasus pelayanan kesehatan per tahun. BPJS Kesehatan juga menghadirkan layanan digital seperti Mobile JKN, PANDAWA (Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp), dan VIOLA (Virtual Office) yang menjangkau warga hingga tingkat kampung.
100 Putra Papua Disiapkan Jadi Dokter Spesialis
Untuk jangka panjang, Pemprov tidak hanya fokus pada pembiayaan kepesertaan. Lebih dari 100 putra-putri asli Papua tengah menempuh pendidikan kedokteran melalui Program Papua Barat Cerdas.
Mereka dipersiapkan memenuhi kebutuhan tenaga dokter dan spesialis di berbagai fasilitas kesehatan daerah. Langkah ini menjadi fondasi agar pelayanan kesehatan tidak lagi bergantung pada tenaga medis dari luar wilayah.
