JAYAPURA — Kepala OJK Papua Fatwa Aulia meminta warga Bumi Cenderawasih menerapkan prinsip legal dan logis (2L) sebelum memutuskan memilih produk keuangan. Langkah ini dinilai krusial mengingat tingginya angka pengaduan yang masuk melalui kanal resmi iasc.ojk.go.id.
Fatwa menegaskan masyarakat harus memastikan setiap produk atau penawaran yang diterima berasal dari lembaga berizin resmi. Selain itu, skema keuntungan yang dijanjikan harus masuk akal dan tidak berlebihan.
"Oleh sebab itu masyarakat tidak boleh mudah tergiur dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat karena tawaran tersebut dapat menjadi salah satu indikasi aktivitas keuangan ilegal maupun penipuan," katanya di Jayapura, Senin.
Jual Beli Daring dan Fake Call Mendominasi Aduan
Berdasarkan data pengaduan periode November 2024 hingga Desember 2025, sektor jual beli daring menjadi ladang penipuan terbesar di Papua. Tercatat 143 laporan masuk dengan modus tersebut, mengungguli penipuan investasi yang mencapai 51 pengaduan.
Modus fake call atau panggilan palsu juga masih marak dengan 52 laporan. Pola ini biasanya memanfaatkan social engineering untuk mengelabui korban agar menyerahkan data pribadi atau melakukan transfer.
Data Pribadi Kunci Keamanan Rekening
Fatwa mengingatkan kerahasiaan data pribadi menjadi benteng terakhir nasabah. Nomor KTP, PIN ATM, kata sandi, hingga kode one time password (OTP) tidak boleh diberikan kepada siapa pun yang tidak berwenang.
"Data tersebut dapat digunakan pelaku untuk mengakses rekening maupun melakukan transaksi tanpa persetujuan pemilik," ujarnya.
Ia juga meminta warga Papua berhati-hati terhadap tautan mencurigakan yang dikirim lewat pesan singkat, situs web, maupun aplikasi percakapan. Tautan semacam ini berpotensi mencuri data pribadi secara diam-diam.
Literasi Keuangan Terus Digencarkan
OJK Papua berkomitmen memperluas kegiatan literasi dan edukasi keuangan ke berbagai lapisan masyarakat. Targetnya, warga mampu membedakan produk legal dan ilegal serta memahami modus-modus penipuan terbaru.
"Kami juga meminta agar masyarakat di Tanah Papua segera melaporkan indikasi penipuan dan aktivitas keuangan ilegal kepada pihak berwenang atau melalui kanal resmi OJK," kata Fatwa menambahkan.
Laporan dapat disampaikan melalui laman iasc.ojk.go.id atau menghubungi kontak resmi OJK yang tersedia untuk memastikan tindak lanjut cepat atas setiap aduan.
