NABIRE — Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyoroti pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola Taman Nasional Mamberamo Foja. Kawasan itu dinilai menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati, ekosistem hutan, dan sumber air yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat.
Pernyataan Gubernur Nawipa dibacakan Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, S.Sos, M.AP, saat membuka Sosialisasi Pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja di Kabupaten Nabire. Kegiatan bertema "Pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja yang Adaptif terhadap Perubahan Ekologis dan Dinamika Sosial-Ekonomi Budaya Masyarakat Adat, serta Pembangunan Daerah" itu diselenggarakan Balai Besar KSDA Papua.
Sinergi untuk Jaga Keanekaragaman Hayati dan Hak Warga Adat
Menurut Tumiran, kolaborasi lintas pihak dibutuhkan agar perlindungan keanekaragaman hayati tidak berjalan sendiri-sendiri dari penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Peningkatan kesejahteraan warga juga disebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kawasan.
"Sinergi seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk memastikan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Tumiran.
Perubahan Status Kawasan pada 2024 Perlu Dipahami Bersama
Perubahan status kawasan dari Suaka Margasatwa Mamberamo Foja menjadi taman nasional pada 2024 menjadi salah satu fokus sosialisasi. Tumiran menyebut perubahan itu perlu dipahami bersama, terutama menyangkut arah kebijakan dan pola pengelolaan kawasan ke depan.
Gubernur Nawipa, lanjut Tumiran, mengingatkan agar kebijakan pengelolaan tidak hanya bertumpu pada sudut pandang pemerintah atau pengelola kawasan. Kondisi nyata masyarakat di lapangan diminta menjadi pertimbangan utama.
"Kebijakan yang dirancang dengan tujuan baik, tetap perlu melalui dialog dan didukung data yang benar agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat adat," ujarnya.
Dialog Terbuka Jadi Kunci Penyamaan Persepsi
Sosialisasi ini diharapkan menjadi ruang komunikasi terbuka bagi semua pihak untuk menyamakan persepsi. Persoalan yang dibahas mencakup perubahan status kawasan, fungsi konservasi, dan kebutuhan pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pertemuan tidak berhenti pada forum formal. Koordinasi, komunikasi terbuka, dan langkah nyata antara pemerintah, pengelola kawasan, masyarakat adat, akademisi, serta pihak terkait diminta terus dilanjutkan.
"Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja dapat dilaksanakan secara adaptif dengan memperhatikan perubahan ekologis, dinamika sosial-ekonomi dan budaya masyarakat adat, serta kebutuhan pembangunan daerah," ucap Tumiran.
