JAYAPURA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah V Jayapura mencatat 1.689 titik panas di seluruh wilayah Tanah Papua. Data tersebut dihimpun dalam periode 24 jam, terhitung sejak Selasa, 25 Agustus 2026 pukul 02.00 WIT hingga Rabu, 26 Agustus 2026 pukul 02.00 WIT.
Berdasarkan tingkat kepercayaan deteksi, mayoritas titik panas berada pada level sedang, yakni 1.485 titik atau 87,9 persen. Sebanyak 162 titik (9,6 persen) masuk kategori kepercayaan tinggi, dan sisanya 42 titik (2,5 persen) berstatus rendah.
Penyebaran Titik Panas: Merauke, Mappi, dan Fakfak Mendominasi
Prakirawan BMKG Wilayah V Jayapura, Sri Dewi, mengungkapkan konsentrasi titik panas paling banyak terpantau di Kabupaten Merauke. Wilayah tersebut mencatatkan 391 titik api, diikuti Kabupaten Mappi dengan 275 titik, dan Kabupaten Fakfak 159 titik.
"Secara umum, sebaran hotspot paling banyak terpantau di Kabupaten Merauke sebanyak 391 titik, diikuti Kabupaten Mappi 275 titik, dan Kabupaten Fakfak 159 titik," jelas Sri Dewi di Jayapura, Rabu, 26 Agustus 2026.
Yahukimo: Wilayah dengan Risiko Karhutla Tinggi
Perhatian ekstra perlu diberikan kepada Kabupaten Yahukimo. Wilayah ini memunculkan banyak hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, yang mengindikasikan risiko besar terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Situasi ini diperparah dengan kombinasi fenomena El Nino yang masih aktif serta periode puncak musim kemarau yang tengah berlangsung. Kondisi tersebut memicu kekeringan dan minimnya curah hujan di sejumlah wilayah.
Dampak Karhutla: Ancaman ISPA hingga Gangguan Transportasi
Rentetan kondisi alam tersebut memicu sejumlah risiko yang harus diantisipasi. Kualitas udara berpotensi memburuk akibat kabut asap, yang pada akhirnya mengancam kesehatan masyarakat, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Selain itu, kabut asap juga dapat mengganggu transportasi darat dan udara karena terbatasnya jarak pandang. Lahan pertanian dan perkebunan milik warga pun terancam mengalami kerusakan.
Langkah Kesiapsiagaan yang Perlu Diperkuat
BMKG mengimbau pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperbarui rencana kontingensi karhutla. Kesiapan personel dan armada pemadaman harus dipastikan, serta sistem peringatan dini perlu diperkuat.
Manajemen sumber air juga menjadi krusial. Waduk, embung, atau bendungan perlu diisi sebagai cadangan air untuk mendukung upaya pemadaman sekaligus mengantisipasi krisis air bersih bagi warga terdampak kekeringan.
Pengawasan lahan harus ditingkatkan melalui patroli terpadu. Masyarakat yang masih membuka atau membersihkan lahan pertanian dengan cara membakar perlu ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
