PAPUA — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Kepala Bapenda Nomor e-0018 Tahun 2026 yang mengatur pembebasan denda pajak kendaraan. Kebijakan ini mencakup dua jenis kewajiban utama: PKB tahunan dan BBNKB untuk proses balik nama kendaraan. Wajib pajak yang menunggak tidak perlu lagi memikirkan beban bunga yang biasanya membengkak seiring durasi keterlambatan.
Berbeda dengan program pemutihan di tahun-tahun sebelumnya yang kerap mengharuskan pemilik kendaraan datang langsung ke kantor Samsat, kali ini mekanismenya jauh lebih sederhana. Bapenda DKI menegaskan pembebasan sanksi administratif dilakukan secara jabatan alias otomatis melalui sistem Pajak Daerah. Pemilik kendaraan cukup membayar pokok pajak terutang di periode yang ditentukan, dan sistem akan menghapus sendiri bunga keterlambatannya.
"Masyarakat yang memiliki keterlambatan pembayaran PKB maupun BBNKB kini memiliki kesempatan untuk melunasi kewajibannya tanpa tambahan beban bunga keterlambatan," demikian bunyi pernyataan resmi Bapenda DKI Jakarta yang dikutip Jumat (29/5/2026).
Program pemutihan Jakarta 2026 ini berlangsung selama kuartal ketiga tahun depan, tepatnya mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Bapenda memberi rentang waktu tiga bulan penuh agar masyarakat bisa mengatur keuangan dan menjadwalkan pembayaran. Kebijakan berlaku untuk seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di DKI Jakarta, baik roda dua maupun roda empat.
Yang perlu dicatat, fasilitas ini hanya berlaku untuk pembayaran yang dilakukan dalam periode tersebut. Jika pemilik kendaraan membayar setelah 31 Agustus 2026, denda keterlambatan akan kembali dikenakan seperti biasa.
Tak hanya denda PKB tahunan, program ini juga mencakup pembebasan bunga untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Ini kabar baik bagi pemilik kendaraan bekas di Jakarta yang belum melakukan balik nama. Biasanya, proses balik nama yang tertunda bertahun-tahun membuat biaya membengkak karena akumulasi denda. Dengan pemutihan ini, pemilik cukup membayar pokok BBNKB saja.
Bapenda DKI mengimbau masyarakat untuk segera mengecek status pajak kendaraan masing-masing melalui aplikasi atau situs resmi. Informasi lebih lanjut bisa diakses di portal Bapenda DKI Jakarta atau langsung ke kantor Samsat terdekat.