SORONG — Elisa Kambu menilai masyarakat adat kini berada dalam posisi yang semakin terdesak. Di satu sisi, mereka menjadi kelompok yang selama ini menjaga hutan dan lingkungan, namun di sisi lain ruang hidup mereka justru menyempit akibat penguasaan tanah dan sumber daya alam oleh pihak di luar komunitas adat.
Bagi masyarakat adat Papua, tanah bukan sekadar aset ekonomi. Tanah adalah bagian dari identitas, kehidupan sosial, budaya, dan keberlangsungan generasi. Karena itu, isu ini menjadi salah satu persoalan strategis dalam pembangunan di Tanah Papua.
Elisa menegaskan bahwa penguasaan tanah adat tidak lagi dilakukan oleh pihak-pihak kecil, melainkan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan kekuasaan. Hal ini yang membuat posisi masyarakat adat semakin terdesak di wilayahnya sendiri.
Gubernur mendorong agar pembangunan di Papua Barat Daya tidak mengabaikan keberadaan dan hak masyarakat adat. Pengelolaan sumber daya alam, menurut dia, harus memberikan ruang yang adil bagi masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat.
Elisa Kambu bukan wajah baru di pemerintahan. Pria kelahiran 12 Maret 1964 ini mengawali kariernya sebagai tenaga pendamping program dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Jabatan birokrasi yang pernah diembannya antara lain Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke, Kepala Distrik Fayit, dan Kepala Distrik Agats. Pada 2010, ia dipercaya menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat.
Karier politiknya dimulai pada 2015 saat memenangkan Pilkada Asmat bersama Thomas Eppe Safanpo. Kemenangan terulang pada Pilkada 2020, menjadikannya Bupati Asmat dua periode, yakni 2016-2021 dan 2021-2025.
Setelah habis masa jabatan, Elisa maju pada Pilkada Papua Barat Daya 2024. Berpasangan dengan Ahmad Nausrau, ia meraih 144.598 suara atau 46,80 persen dari total suara sah, dan dilantik menjadi Gubernur Papua Barat Daya periode 2025-2030.
Elisa menempuh pendidikan dasar di SD YPK Arus Ayamaru pada 1981, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Ayamaru dan SMA Negeri 413 Sorong. Ia meraih gelar Sarjana Sosial dari Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih pada 1994.
Pengalamannya sebagai birokrat panjang sebelum menjadi kepala daerah. Pada 2025, ia juga tercatat sebagai pemegang brevet pelatihan hiperbarik, bukti telah mengikuti pendidikan di bidang tersebut.
Kini Elisa menghadapi sejumlah persoalan strategis di provinsi baru tersebut, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, perlindungan masyarakat adat, pembangunan infrastruktur, hingga pemerataan kesejahteraan.
Isu perlindungan masyarakat adat dan pengelolaan tanah serta hutan Papua menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Persoalan ini dinilai penting di tengah tuntutan pembangunan yang tetap harus berjalan tanpa mengesampingkan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam di wilayahnya.