WAMENA - Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Meski mengapresiasi kepatuhan administratif pemerintah daerah, NasDem menilai capaian di atas kertas tersebut belum selaras dengan kualitas pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di delapan kabupaten.
Sekretaris Komisi III DPR Papua Pegunungan, Takinus Yikwa, menegaskan bahwa validitas laporan administratif tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Menurutnya, pemerintah provinsi masih terjebak pada rutinitas pelaporan tanpa memperhatikan dampak nyata di lapangan. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan dan terbatasnya lapangan kerja di wilayah DOB (Daerah Otonomi Baru) tersebut.
Kesenjangan Perencanaan dan Realisasi Anggaran
Salah satu poin krusial yang disoroti Fraksi NasDem adalah besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Takinus menyebutkan bahwa tingginya Silpa menjadi indikator kuat adanya kelemahan dalam perencanaan pembangunan. Ketidaksesuaian antara program yang dicanangkan dengan realisasi anggaran menunjukkan bahwa koordinasi antar-instansi belum berjalan optimal.
“Masih ada inkonsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran. Kepatuhan administrasi patut diapresiasi, tetapi belum tentu mencerminkan kualitas pembangunan di lapangan. Banyak program terlihat berhasil di atas kertas, tetapi belum dirasakan masyarakat,” tegas Takinus Yikwa usai penutupan rapat paripurna di Grand Baliem Hotel, Wamena.
NasDem mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk segera membenahi sistem perencanaan yang berbasis data akurat. Selain itu, penguatan transparansi pengelolaan keuangan daerah dianggap mendesak guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan setiap rupiah APBD dialokasikan untuk program yang tepat sasaran.
Sorotan Tajam untuk Dinas PUPR dan Perhubungan
Fraksi NasDem secara spesifik memberikan rapor merah kepada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perhubungan. Realisasi anggaran pada kedua dinas ini dinilai sangat minim, dengan estimasi sisa anggaran mencapai ratusan miliar rupiah. Kondisi ini dianggap sebagai kerugian besar bagi percepatan infrastruktur di Papua Pegunungan.
Selain masalah serapan anggaran, mutu proyek fisik juga menjadi perhatian serius. NasDem mensinyalir adanya sejumlah pekerjaan infrastruktur yang tidak memenuhi standar kualitas sehingga cepat mengalami kerusakan. "Sejumlah pekerjaan bahkan disebut cepat mengalami kerusakan, yang berpotensi merugikan keuangan daerah," tambah Takinus.
Keterisolasian wilayah yang masih menjadi kendala utama di Papua Pegunungan seharusnya bisa teratasi jika Dinas PUPR dan Perhubungan mampu mengeksekusi anggaran secara maksimal. NasDem meminta gubernur mengevaluasi pimpinan OPD yang dinilai lamban dalam menjalankan program strategis daerah.
Urusan Wajib dan Keamanan Kota Wamena
Sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga tidak luput dari kritik. Fraksi NasDem menilai masyarakat di pelosok Papua Pegunungan masih kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan pendidikan bermutu. Hal ini dianggap kontradiktif dengan besarnya alokasi anggaran yang dikelola oleh provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Di sisi lain, kondisi Ibu Kota Provinsi, Wamena, turut menjadi perhatian khusus. NasDem menyoroti minimnya penerangan jalan umum yang berdampak pada kerawanan stabilitas keamanan di malam hari. Pemerintah diminta tidak menutup mata terhadap kondisi kota yang gelap dan minim pengawasan teknologi.
“Kami minta pemerintah segera menganggarkan lampu jalan dan CCTV di titik-titik strategis untuk meningkatkan keamanan di Wamena,” pungkas Takinus. Fraksi NasDem berharap catatan-catatan ini menjadi bahan evaluasi serius bagi jajaran eksekutif untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memastikan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
