PAPUA — Fraksi PKB di DPR angkat bicara soal tewasnya lima peserta latihan militer (latsarmil) yang diselenggarakan Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih. Mereka mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) tidak menganggap remeh insiden tersebut.
Lima Korban Jiwa dalam Kegiatan Non-Formal
Peristiwa itu terjadi dalam program yang melibatkan warga desa dan nelayan. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Kemhan mengenai penyebab pasti kematian kelima peserta.
Anggota DPR dari PKB menekankan bahwa nyawa rakyat tidak bisa dinilai dengan angka. Ia mendesak latihan serupa dihentikan sementara sampai investigasi tuntas.
Desakan Penghentian dan Evaluasi Prosedur
“Kami meminta Kemhan tidak menganggap murah 5 nyawa yang melayang saat ikut Latsarmil Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih,” kata legislator PKB dalam keterangannya, kemarin.
Pernyataan itu disampaikan menyusul laporan yang diterima DPR dari sejumlah keluarga korban. Mereka mengeluhkan minimnya informasi dan tidak adanya pendampingan dari pihak penyelenggara setelah insiden terjadi.
Kopdes Merah Putih: Program Pemberdayaan atau Militerisasi Warga?
Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih selama ini dikenal sebagai wadah pemberdayaan ekonomi. Namun, program latihan militer yang mereka gelar menuai kritik karena dianggap tidak memiliki standar operasional yang jelas.
Sejumlah pengamat keamanan menilai kegiatan semacam itu seharusnya berada di bawah pengawasan langsung TNI, bukan dikelola oleh koperasi. Mereka khawatir prosedur keselamatan tidak dipatuhi karena minim pengawasan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Menteri Pertahanan atau jajarannya. Komisi I DPR berencana memanggil pejabat Kemhan pekan depan untuk meminta klarifikasi.
Nasib Peserta Lain dan Tuntutan Keluarga
Selain menuntut penghentian kegiatan, keluarga korban juga meminta santunan dan pertanggungjawaban hukum. Mereka mengaku tidak mendapat penjelasan detail tentang kronologi kematian kelima peserta.
“Kami hanya diberi tahu bahwa mereka meninggal saat latihan. Tidak ada surat resmi, tidak ada perwakilan dari koperasi yang datang,” ujar seorang kerabat korban.
PKB mendorong Kemhan untuk membuka investigasi publik agar kasus serupa tidak terulang. Desakan ini menjadi sorotan di tengah meningkatnya kegiatan paramiliter oleh organisasi masyarakat di berbagai daerah.
