PAPUA — Apresiasi itu disampaikan Tito setelah Tim Panja Komisi II DPR melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik di wilayah perbatasan Indonesia. Hasil kunjungan tersebut menemukan berbagai tantangan yang membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah.
Beban Koordinasi BNPP dan Usulan Kewenangan Baru
Dalam pertemuan tersebut, Tito menekankan peran sentral BNPP sebagai lembaga koordinator. Namun, ia mengakui fungsi koordinasi kerap mentok karena setiap kementerian atau lembaga memiliki fokus dan kewenangan masing-masing. "Karena lembaga koordinatif itu enggak gampang, kita harus mengkoordinasikan yang setara Kementerian/Lembaga yang setara, juga pemerintah daerah," kata Tito, Kamis (19/9).
Menghadapi kendala struktural ini, Komisi II DPR mengusulkan agar BNPP diberi kewenangan yang lebih imperatif. Usulan ini bertujuan agar BNPP tidak sekadar mengoordinasikan, tetapi bisa memastikan setiap instruksi dan program di kawasan perbatasan berjalan efektif tanpa terhambat ego sektoral.
Empat Negara Tetangga dan Ancaman Infiltrasi
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki perbatasan darat langsung dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sementara di laut, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara. Kompleksitas geografis ini membuat pengelolaan perbatasan menjadi isu strategis yang tidak bisa ditangani setengah hati.
Bagi Tito, pembangunan yang merata di kawasan perbatasan bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan juga benteng pertahanan negara. "Kalau negara di perbatasan makmur, masyarakatnya sejahtera, nasionalisme tinggi, ya kan susah diinfiltrasi oleh negara lain," ujar mantan Kapolri itu.
Dari Sengketa Batas hingga Kesejahteraan Masyarakat
Peran BNPP mencakup penyelesaian sengketa batas negara hingga percepatan pembangunan ekonomi di wilayah terluar. Selama ini, banyak daerah perbatasan yang tertinggal secara infrastruktur dan akses layanan publik dibandingkan wilayah pusat. Kondisi itu dinilai menjadi celah bagi pengaruh asing.
Dengan adanya panja di Komisi II DPR, diharapkan ada dorongan legislasi dan penganggaran yang lebih konkret. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa pengelolaan perbatasan kini masuk dalam prioritas politik nasional, bukan lagi sekadar wacana kementerian.
Tim panja dijadwalkan akan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat posisi tawar BNPP dalam koordinasi lintas kementerian. Rekomendasi itu kemungkinan akan dibahas dalam rapat dengar pendapat lanjutan antara pemerintah dan DPR. (tim)
