SENTANI — Ratusan pengusaha asli Papua yang tergabung dalam Forum Pengusaha Asli Kenambai Umbai atau FPAKU Kabupaten Jayapura mendatangi Kantor DPR Kabupaten Jayapura di Sentani, Senin (29/6/2026). Mereka datang dengan membawa spanduk dan baliho berisi tuntutan, lalu diterima oleh pimpinan dan anggota dewan.
Janji Kampanye Bupati yang Belum Terwujud
Orator FPAKU, Dona Sokoy, dalam orasinya di hadapan anggota DPR mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten Jayapura. Ia mengingatkan janji Bupati Yunus Wonda saat kampanye Pilkada lalu yang menjanjikan penunjukan langsung paket pengadaan barang dan jasa kepada anggota FPAKU.
“Sejak Yunus Wonda dilantik menjadi Bupati Jayapura, belum ada kebijakan yang secara langsung menguntungkan atau berpihak kepada pengusaha asli Papua,” tegas Dona. Ia menambahkan, para pengusaha justru kesulitan memenangi tender dan kerap dipingpong antarpejabat. “Bahkan sebenarnya kami sudah ditipu,” ujarnya.
Dana Otsus Juga Disorot, Pengusaha Minta Pansus
Orator lain, Manase Taime, menyoroti pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua (Dana Otsus) di Kabupaten Jayapura yang dinilai tidak transparan. Menurutnya, pengusaha lokal sama sekali tidak dilibatkan dalam pengelolaan dana tersebut.
“Dana Otsus yang turun ke Kabupaten Jayapura tidak jelas pengelolaannya. Kami pengusaha lokal sama sekali tidak dilibatkan,” kata Taime. Ia meminta DPR Kabupaten Jayapura segera membentuk panitia khusus untuk menelusuri pengelolaan Dana Otsus.
Respon DPR: Akan Diteruskan ke Rapat Koordinasi
Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung, bersama dua wakil ketuanya—Petrus Hamongkwarong dan Nelson Yohosua Ondi—menerima langsung perwakilan pengunjuk rasa. Ruddy menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pengusaha lokal.
“Terima kasih atas kehadiran para pengusaha lokal di Kabupaten Jayapura. Kami teruskan dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Jayapura Yunus Wonda terkait tuntutan para pengusaha asli Papua tersebut. Rapat koordinasi antara DPR dan pemkab dijadwalkan dalam waktu dekat untuk membahas tindak lanjut aksi ini.
