JAYAPURA — Gubernur Papua Fakhiri menegaskan bahwa lulusan asal Papua memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan tenaga pendidik dari luar daerah. Pernyataan itu ia sampaikan saat merespons usulan agar guru lokal mendapat prioritas mengajar di sekolah rakyat, terutama di kampung-kampung terpencil yang sulit dijangkau.
“Kami ingin memastikan putra-putri Papua sendiri yang mengajar anak-anak Papua. Kemampuan mereka sudah teruji,” ujar Fakhiri dalam keterangan resmi di Jayapura, pekan lalu.
Mengapa Guru Lokal Lebih Dibutuhkan di Sekolah Rakyat?
Distribusi guru di Papua selama ini timpang. Banyak sekolah di pedalaman kekurangan tenaga pengajar, sementara guru dari luar kerap bertahan hanya beberapa bulan karena sulitnya akses dan fasilitas. Guru lokal dianggap lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan budaya setempat.
Selain itu, penggunaan bahasa daerah dalam proses belajar mengajar dinilai lebih efektif untuk siswa di kampung-kampung. Guru asli Papua umumnya menguasai bahasa ibu siswa, yang mempercepat pemahaman materi pelajaran.
Siapa yang Paling Terdampak dari Usulan Ini?
Ribuan lulusan pendidikan asal Papua yang saat ini menganggur atau bekerja di luar bidang menjadi pihak paling diuntungkan. Banyak dari mereka lulus dari universitas di Jayapura, Manokwari, dan Sorong namun kesulitan bersaing dengan pendatang saat rekrutmen guru.
Di sisi lain, siswa di sekolah rakyat—yang sebagian besar berada di kampung dengan akses minim—akan mendapat pengajaran lebih stabil. Tingkat putus sekolah di Papua yang masih tinggi juga diharapkan bisa ditekan dengan kehadiran guru lokal yang menetap.
Bagaimana Mekanisme Seleksi Guru Lokal Nantinya?
Gubernur Fakhiri belum merinci skema rekrutmen, namun ia memastikan bahwa kualifikasi akademik tetap menjadi syarat utama. “Kami tidak akan menurunkan standar. Yang kami dorong adalah afirmasi, bukan diskriminasi,” tegasnya.
Pemprov Papua disebut tengah menyusun peta kebutuhan guru per distrik. Data ini akan menjadi dasar penempatan agar guru lokal tidak hanya ditempatkan di kota, tetapi justru di kampung-kampung yang paling membutuhkan.
Kapan Kebijakan Ini Mulai Berlaku?
Belum ada jadwal pasti. Fakhiri menyebut usulan ini masih dalam tahap pembahasan dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian terkait. Namun ia optimistis regulasi bisa rampung sebelum tahun ajaran baru mendatang.
“Kami targetkan tahun ini sudah ada keputusan. Sekolah rakyat harus punya guru tetap, bukan guru titipan,” ujarnya.
Apakah Guru Lokal Siap Bersaing dengan Guru dari Luar?
Fakhiri mencontohkan sejumlah guru asal Papua yang berprestasi di tingkat nasional. Menurutnya, persoalan utama bukan kompetensi, melainkan kesempatan yang selama ini lebih banyak diberikan kepada tenaga pendidik dari luar daerah.
“Beri mereka panggung yang sama, maka hasilnya tidak akan kalah,” kata Fakhiri.
Apa Dampak bagi Guru Non-OAP yang Sudah Mengajar?
Kebijakan ini tidak serta-merta menggusur guru dari luar daerah yang sudah mengajar. Fakhiri menegaskan bahwa prioritas diberikan untuk rekrutmen baru, bukan pemutusan kontrak guru yang sudah bertugas. Guru non-OAP yang sudah mengajar di kampung tetap dipertahankan selama menunjukkan kinerja baik.
“Tidak ada yang dipecat. Yang ada kami buka peluang baru untuk anak-anak Papua,” pungkasnya.
