SORONG — Aksi protes yang berlangsung tiga hari berturut-turut itu memuncak ketika para peserta memblokir ruas jalan protokol. Sebelumnya, mereka bahkan bermalam di halaman Kantor Gubernur untuk menuntut kejelasan dan transparansi penyaluran bantuan yang dijanjikan.
Para mama-mama yang tergabung dalam pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) ini menyampaikan bahwa banyak anggota mereka yang sudah terdata namun belum menerima haknya. Mereka menginginkan kepastian kapan bantuan akan cair dan mengapa proses distribusi terkesan lambat.
Anggaran Rp13 Miliar, Rp8 Miliar Tersalurkan
Menanggapi tuntutan tersebut, Elisa Kambu menjelaskan bahwa pada APBD Tahun 2025 telah dialokasikan dana sebesar Rp13 miliar untuk program pemberdayaan. Dari jumlah itu, sekitar Rp8 miliar sudah disalurkan kepada penerima.
“Kami berkomitmen penuh membina mama-mama Papua pelaku usaha. Akan kami periksa dan evaluasi seluruh proses, lalu perbaiki mekanismenya agar adil dan transparan,” tegas Gubernur di hadapan massa.
Pendataan dan Distribusi Jadi Titik Lemah
Elisa Kambu mengakui adanya kelemahan pada tata kelola pendataan dan distribusi yang menyebabkan bantuan belum merata. Ia mencontohkan, ada kelompok yang sudah menerima, namun banyak pula yang masih menunggu meski sudah terdaftar sejak tahun lalu.
“Ini menjadi catatan penting bagi kami. Ke depan, sistemnya harus diperbaiki agar tidak ada lagi mama-mama yang tertinggal,” ujarnya.
Gubernur Undang Perwakilan untuk Rancang Sistem Baru
Sebagai langkah tindak lanjut, Gubernur mengundang perwakilan peserta aksi untuk bertemu secara khusus. Pertemuan itu akan membahas dan merumuskan sistem penyaluran baru yang lebih akurat dan berbasis data riil di lapangan.
Pihak mama-mama Papua berharap komitmen ini segera diwujudkan dalam waktu dekat. Mereka menilai program pemberdayaan harus benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha OAP, bukan hanya janji di atas kertas.
