PAPUA — Purbaya mengungkapkan skema ini saat ditemui wartawan di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9). Menurutnya, langkah ini diambil untuk menjawab keluhan banyak daerah yang kesulitan membangun infrastruktur seperti jembatan karena keterbatasan anggaran.
“Ada kebijakan baru sekarang yang saya sosialisasikan. Kalau memang daerahnya betul-betul perlu bikin infrastruktur, ya pinjaman ke PT SMI,” kata Purbaya.
Mekanisme Pembayaran dan Peran PT SMI
Dalam skema ini, pembayaran pinjaman tidak dilakukan secara tunai penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian cicilan akan dipotong langsung dari DBH, yang merupakan komponen dana transfer ke daerah (TKD). Purbaya menegaskan mekanisme ini memastikan dana pinjaman benar-benar digunakan untuk membangun aset, bukan untuk belanja operasional.
“Jadi betul-betul jadi barang,” ujarnya.
Purbaya juga menyebut PT SMI memiliki kapasitas untuk mengawasi progres pembangunan secara berkala. Hal ini dinilai penting agar proyek yang dibiayai pinjaman berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran.
Sentralisasi vs Kebutuhan Daerah
Purbaya membantah kebijakan ini merupakan upaya pemerintah pusat untuk menarik kembali kewenangan pengelolaan keuangan dari daerah. Ia menegaskan program tetap berjalan di daerah, hanya saja mekanisme pembiayaannya difasilitasi melalui PT SMI.
“Bukan berarti sentralisasi. Nanti kalau program lewat SMI tadi bisa berjalan di daerah,” katanya.
Pernyataan ini keluar di tengah polemik rencana Pemprov Jakarta yang ingin menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 5,2 triliun. Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya menegaskan tetap melanjutkan rencana tersebut meski tidak mendapat restu dari Purbaya.
Respons Pramono: Minta DBH Dikembalikan
Pramono menilai pemerintah pusat tidak konsisten. Di satu sisi, Jakarta diminta membangun banyak infrastruktur, namun di sisi lain penerbitan obligasi sebagai sumber pembiayaan tidak didukung penuh.
“Bagaimana pun Pemerintah DKI Jakarta kan tahu kebutuhan itu. Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga, itu perlu duit,” kata Pramono, Jumat (4/9) dikutip dari Antara.
Ia bahkan meminta pemerintah pusat mengembalikan DBH yang sebelumnya dipangkas jika ingin Pemda menahan diri dari utang baru. “Jadi simpel, itu saja,” tegasnya.
Catatan Menkeu untuk Jakarta
Menanggapi permintaan tersebut, Purbaya melontarkan pertanyaan retoris soal kondisi kas daerah. Menurutnya, daerah dengan likuiditas melimpah seharusnya tidak perlu mencari utang tambahan.
“Kalau saya pikir sih, ini pandangan saya saja ya, kalau uangnya kebanyakan buat apa ngutang?” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).
Skema pinjaman daerah ke PT SMI ini masih dalam tahap sosialisasi. Belum ada rincian lebih lanjut mengenai plafon pinjaman, tenor, maupun bunga yang akan dikenakan kepada Pemda yang berminat.
