MIMIKA — Kebijakan baru ini diumumkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun. Ia menegaskan bahwa perubahan mendasar ini bukan sekadar pergantian istilah, melainkan respons terhadap rekomendasi BPK yang meminta adanya parameter terukur dalam penyaluran dana pendidikan.
Ada Temuan BPK, Indikator Penerima Kini Harus Jelas
"Tahun ini kita mengacu kepada pemberian beasiswa, ada indikator-indikator yang kita sudah siapkan. Kita tidak bicara lagi tentang bantuan. Kenapa? Ada temuan dari BPK, dan BPK menyarankan poin-poinnya (indikator) jelas," kata Antonius saat diwawancarai, Rabu (08/07/2026).
Dengan sistem baru ini, setiap penerima beasiswa wajib menunjukkan capaian hasil studi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini berbeda dengan skema bantuan pendidikan sebelumnya yang dinilai kurang memiliki ukuran keberhasilan yang konkret.
Hampir 100 Proposal Calon Penerima Sudah Masuk, Seleksi Belum Dimulai
Antonius mengungkapkan, hingga saat ini hampir 100 proposal beasiswa telah masuk ke Dinas Pendidikan. Namun, seluruhnya masih berstatus sebagai calon penerima dan belum memasuki tahap proses seleksi.
"Tapi kita belum proses, itu masih calon. Tapi itu tadi, kita bukan bicara bantuan ya, kita bicara beasiswa," ucapnya.
Fokus Dinas Pendidikan: PAUD hingga SMA/SMK, Bukan Kuliah
Antonius menegaskan bahwa ruang lingkup kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika terbatas pada jenjang PAUD hingga SMA/SMK. Perguruan tinggi bukan menjadi prioritas utama dinas tersebut.
"Kita punya ruang lingkup juga, di Dinas Pendidikan ini, lebih fokus ke PAUD sampai dengan SMK/SMA, tidak sampai ke perguruan tinggi. Fokus kita tuh ada di situ. Kenapa? Karena memang untuk membangun manusia yang cerdas, membangun karakter memang harus dari dasar," terangnya.
Bagaimana Nasib Siswa Miskin Butuh Seragam? Ini Kata Dinas
Menanggapi usulan agar bantuan tetap bisa digunakan untuk kebutuhan dasar seperti seragam sekolah, Antonius menyebut pihaknya akan mengevaluasi pemanfaatan dana BOS serta Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di tingkat kabupaten maupun provinsi.
"Kalau memang di dalam evaluasi kami mereka memang masih ada kekurangan, ya kita perlu intervensi dari dinas penganggaran bagian seragam dan lain-lain," pungkasnya.
