TELUK BINTUNI — Kekhawatiran akan masa depan pendidikan di Distrik Moskona, Teluk Bintuni, kembali mengemuka. SMP Satu Atap (Satap) Moyeba hanya mampu menjaring enam peserta didik baru untuk tahun ajaran 2026/2027, jauh dari angka ideal yang diharapkan. Kepala SMP Satap Moyeba, Supardi, menyatakan keprihatinannya atas tren ini.
“Kalau sampai SMP itu tidak dapat siswa, itu pengaruhnya tutup. Kalau tutup, berarti guru-guru akan ditarik dari Distrik Moskona, masyarakat sendiri yang rugi,” ujar Supardi saat ditemui dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Kampung Hokut, Distrik Bintuni, Senin (13/7/2026).
Kegiatan Belajar di Pengungsian
Situasi sekolah semakin rumit akibat konflik bersenjata di Distrik Moskona Utara yang masih berlangsung sejak akhir 2025. Kegiatan belajar mengajar (KBM) terpaksa dipindahkan ke lokasi pengungsian. Para guru memanfaatkan ruang kelas darurat di rumah kepala sekolah untuk menyelenggarakan MPLS.
“Karena kelas yang selama ini kita gunakan KBM masih numpang di SD Kalikodok, terpaksa untuk MPLS ini kita laksanakan di ruang kelas darurat,” kata Supardi menjelaskan kondisi darurat yang dihadapi sekolahnya.
Total Siswa Tersisa 30 Orang
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Teluk Bintuni sebelumnya telah menyediakan ruang belajar alternatif di SD Bintuni 2 atau SD Kalikodok. Namun, para siswa SMP Satap Moyeba harus mengikuti KBM secara bergantian setelah murid SD selesai belajar. Saat ini, total siswa dari kelas VII hingga IX hanya berjumlah 30 orang, termasuk enam siswa baru tersebut.
Faktor Minimnya Pendaftar
Supardi menduga rendahnya jumlah pendaftar dipengaruhi oleh sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang belum dipahami masyarakat. Menurutnya, sebagian orang tua masih menganggap sistem tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Mungkin mereka masih anggap, sistem itu tidak berfungsi,” ucapnya.
Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera mencari solusi agar akses pendidikan di wilayah terdampak konflik tidak terputus. Jika tidak ada langkah konkret, bukan tidak mungkin satu-satunya SMP di Distrik Moskona itu harus tutup dan meninggalkan warga tanpa akses pendidikan menengah pertama.
