JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua mendorong pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembangunan dan renovasi SLB di dua wilayah utama: Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Gubernur Matius D. Fakhiri dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Jakarta, Rabu pekan lalu.
Lima Sekolah Khusus Butuh Perhatian Pusat
Gubernur Fakhiri menyebutkan bahwa Papua saat ini memiliki lima sekolah khusus yang memerlukan intervensi serius dari kementerian. Tidak hanya soal fisik bangunan, masalah utama juga terletak pada ketersediaan tenaga pendidik spesialis.
"Berdasarkan data kami, sebagian guru di sekolah khusus akan memasuki masa pensiun. Kami berharap Kementerian dapat membantu perbaikan fasilitas maupun penguatan tenaga pendidiknya," ujar Fakhiri di Jayapura, Jumat.
Pelatihan Guru dan Rekrutmen Spesialis Jadi Prioritas
Selain menambah jumlah guru, Pemprov Papua juga meminta program peningkatan kompetensi melalui pelatihan. Menurut Fakhiri, kualitas pembelajaran di SLB tidak akan optimal tanpa dukungan tenaga ahli yang memahami kebutuhan anak berkebutuhan khusus.
"Ada kebutuhan mendesak untuk pelatihan-pelatihan bagi guru dan dukungan tenaga pendidik dari kementerian guna mengisi kebutuhan spesialis di sekolah-sekolah khusus," tambahnya.
Respons Positif dari Kemendikdasmen
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama, mengonfirmasi bahwa usulan tersebut mendapat sambutan hangat dari jajaran Direktorat Jenderal di Kemendikdasmen. Mereka menyatakan kesiapan membantu pembangunan gedung SLB di Jayapura dan Biak Numfor.
"Mudah-mudahan tahun ini pembangunan tersebut dapat segera didorong sehingga sekolah-sekolah luar biasa di Papua memiliki fasilitas yang lebih baik," kata Marthen.
Kondisi Pendidikan Khusus di Papua: Antara Keterbatasan dan Harapan
Data dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus masih sangat terbatas. Kekurangan ini diperparah dengan minimnya jumlah guru yang memiliki kompetensi khusus menangani siswa disabilitas.
Pemerintah provinsi berharap adanya perhatian berkelanjutan dari pemerintah pusat agar layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Papua bisa berjalan optimal tanpa jeda akibat pensiunnya tenaga pengajar senior.
