JAKARTA — Gereja-gereja Indonesia yang tergabung dalam Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) secara resmi menyerukan agar pemerintah membuka jalur dialog inklusif sebagai jalan utama penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Seruan ini menolak dominasi pendekatan militer yang dinilai justru melanggengkan ketakutan dan penderitaan warga sipil.
Angka Pengungsi Capai 123.931 Jiwa, Gereja Soroti Krisis Kemanusiaan
Data yang dirilis Kementerian Hak Asasi Manusia pada 7 Juli 2026 mencatat sekitar 122.000 warga Papua mengungsi di dalam wilayah mereka sendiri. Sementara itu, Human Rights Monitor melaporkan jumlah yang lebih tinggi, yakni 123.931 orang hingga akhir Juni. FUKRI menyebutkan kondisi para pengungsi sangat memprihatinkan karena keterbatasan pangan, pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan, dan pelayanan pastoral.
“Pelayanan Gereja bagi masyarakat yang menderita tidak boleh dicurigai sebagai bentuk dukungan terhadap kelompok tertentu ataupun dikaitkan dengan separatisme,” demikian pernyataan sikap FUKRI yang dikutip, Sabtu (18/7/2026).
Negara Dianggap Perkuat Pendekatan Keamanan, Bukan Kemanusiaan
FUKRI menilai negara telah memperkuat pendekatan keamanan melalui pengerahan tambahan personel militer non-organik, pembangunan fasilitas pertahanan baru, serta pelibatan aparat keamanan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Kebijakan ini, menurut forum tersebut, memunculkan pertanyaan mendasar apakah pendekatan dominan itu benar-benar menjawab kebutuhan Orang Asli Papua (OAP) atau justru memperpanjang penderitaan.
“Dialog bukanlah tanda kelemahan negara, melainkan wujud kedewasaan demokrasi. Dialog merupakan keberanian untuk mendengarkan luka, ruang untuk saling mengakui kenyataan, membangun kepercayaan, dan mencari jalan keluar yang menghormati martabat seluruh pihak,” tegas pernyataan forum tersebut.
Kritik dari Akademisi: Gereja Belum Sentuh Persoalan Tambang
Antropolog Cypri Jehan Paju Dale, yang telah meneliti Papua selama dua dekade, menyambut baik kritik terhadap operasi militer, namun menilai pernyataan gereja belum menyentuh persoalan pokok. “Kita semua tahu bahwa operasi militer Indonesia di Papua dilakukan di wilayah yang ditetapkan sebagai konsesi pertambangan, serta di kawasan konsesi perkebunan, seperti di Papua Selatan dan Papua Barat Daya,” ujarnya.
Dale menyutradarai film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme Zaman Kita yang mengungkap keterlibatan militer di Papua dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat adat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaporkan 42 insiden kekerasan bersenjata pada Januari hingga Juni 2026 yang menewaskan 59 orang, dengan sebagian besar korban merupakan warga sipil.
Desakan Prioritas bagi Pengungsi dan Ruang Dialog
FUKRI mendesak pemerintah untuk memprioritaskan penanganan pengungsi, mengizinkan gereja-gereja menjalankan kegiatan kemanusiaan tanpa intimidasi atau stigma, serta menjadikan dialog sebagai jalan utama menuju perdamaian. Forum yang mencakup Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), dan enam denominasi lainnya ini menegaskan bahwa suara mereka murni bersifat kemanusiaan.
Pendeta Jacklevyn Fritz Manuputty, Ketua PGI, menyatakan bahwa pihak gereja, tokoh masyarakat adat, tokoh perempuan, kaum muda, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil telah lama menyerukan dialog inklusif, namun belum diberikan ruang yang memadai dalam kebijakan negara.
