PAPUA — Kesepakatan itu diumumkan setelah keduanya bertemu di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Bahlil menegaskan komitmen ini merupakan instruksi langsung dari kepala negara, bukan sekadar kebijakan teknis semata.
"Saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang. Kami dua punya komitmen atas dasar perintah Pak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik. Ini yang paling penting," ujar Bahlil usai pertemuan tertutup tersebut.
Harga BBM Nonsubsidi Tetap Fleksibel Mengikuti Pasar
Meski segmen subsidi dikunci, pemerintah masih membuka ruang penyesuaian untuk BBM nonsubsidi. Mekanismenya mengikuti pergerakan pasar global—bisa turun jika harga minyak dunia sedang landai, atau naik jika trennya sedang menguat.
"Kami juga merumuskan ketika harga dunia itu turun, maka harga yang non-subsidi pun bisa melakukan penyesuaian dengan harga dunia. Kalau turun ya turun, kalau naik ya terkoreksi juga untuk dinaikkan," jelas Bahlil.
Kemenkeu Siapkan Skenario Anggaran untuk Jaga Stabilitas
Di sisi fiskal, Purbaya memastikan anggaran energi sudah dirancang dengan skenario berlapis. Fluktuasi ICP yang terjadi belakangan ini—sempat menyentuh level bawah 80 dolar AS lalu merangkak naik lagi—sudah diperhitungkan dalam postur APBN.
"ICP kan naik turun, kita nggak tau itu angka yang mana. Kemarin turun ke 80, sekarang naik lagi di atas 80. Jadi kita lihat sepanjang tahun seperti apa. Yang jelas kita sudah siapkan kalau 100 seperti apa, di atas 80 seperti apa. Jadi anggaran kita, kita pastikan aman," kata Purbaya.
Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik mengenai beban subsidi di tengah tekanan fiskal. Dengan adanya skenario tersebut, pemerintah mengklaim daya beli masyarakat tetap terjaga tanpa mengorbankan kesehatan keuangan negara.
Keputusan ini tentu menjadi angin segar bagi konsumen Indonesia yang selama beberapa bulan terakhir menahan ekspektasi terhadap potensi kenaikan harga energi. Stabilitas harga BBM subsidi dinilai krusial untuk menjaga laju inflasi dan daya beli sektor transportasi publik maupun logistik.
Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai kapan evaluasi berkala kebijakan ini akan dilakukan. Namun, koordinasi erat antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan mengindikasikan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia secara ketat sepanjang tahun anggaran berjalan.
