PAPUA — Rosan Roeslani, CEO Danantara Indonesia yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, memastikan pembentukan DSI tidak akan mengganggu arus perdagangan yang sudah berjalan. Perusahaan ini justru berperan sebagai pengawas dan pengevaluasi transaksi ekspor, bukan sebagai pengganti peran eksportir dalam rantai komersial yang telah terjalin.
"Kami tetap menghormati kesucian kontrak jangka panjang yang sudah disepakati. Sifat DSI saat ini lebih kepada mengevaluasi, memonitoring, dan memastikan transparansi transaksi," ujar Rosan dalam acara Peluncuran Babak Baru Tata Kelola Ekspor SDA di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Tiga Komoditas dengan Nilai Ekspor Raksasa
Pada fase awal, DSI memprioritaskan tiga komoditas yang menjadi tulang punggung ekspor nasional. Batu bara mendominasi dengan nilai ekspor mencapai 30,35 miliar dolar AS, disusul minyak sawit mentah (CPO) sebesar 22,67 miliar dolar AS, dan ferroalloy sekitar 16,43 miliar dolar AS.
Besarnya angka tersebut menjadikan ketiga komoditas ini memiliki posisi strategis bagi perekonomian Indonesia. Penguatan tata kelola menjadi keniscayaan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh negara, bukan hanya segelintir pihak.
"Kita ingin meningkatkan tata kelola dari ketiga komoditas ini karena memiliki arti yang strategis bagi perekonomian Indonesia," tegas Rosan.
Implementasi Bertahap agar Arus Perdagangan Tetap Lancar
Rosan menekankan bahwa implementasi pengawasan akan dilakukan secara bertahap dan terukur. Pendekatan ini dipilih agar hubungan komersial yang sudah berjalan baik antara eksportir dan pembeli tidak terganggu oleh kebijakan baru.
Para eksportir tidak perlu ragu untuk tetap melakukan kegiatan ekspor secara langsung. DSI hanya akan memastikan setiap transaksi berjalan transparan dan tercatat dengan baik, sehingga penerimaan negara dari sektor sumber daya alam bisa dioptimalkan.
Langkah ini merupakan bagian dari transformasi pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang selama ini kerap menghadapi tantangan kebocoran nilai dan praktik yang kurang transparan. Dengan hadirnya DSI di bawah payung Danantara, pemerintah ingin memastikan setiap dolar yang keluar dari pelabuhan Indonesia memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan.
Ke depan, publik akan mengawal kinerja DSI dalam mengelola komoditas strategis ini. Keberhasilan model pengawasan ini akan menjadi fondasi penting bagi pengelolaan komoditas lainnya yang selama ini menjadi andalan ekspor nasional.
