JAKARTA — Yan Permenas menilai selama ini penanganan masalah di Papua masih bersifat parsial dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Ia mendorong Kementerian HAM untuk tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi harus ada aksi nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Papua.
Anggaran 2027 Jadi Momentum Perbaikan
Politikus Fraksi Gerindra itu menyoroti bahwa pembahasan anggaran tahun 2027 merupakan momentum strategis. Menurutnya, Kementerian HAM harus mampu menerjemahkan berbagai persoalan hak asasi manusia di Papua ke dalam program dan alokasi anggaran yang jelas.
"Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan persoalan di Papua berlarut-larut. Kementerian HAM harus hadir dengan pendekatan yang lebih konkret dan terukur," ujar Yan Permenas dalam keterangan resminya di Jakarta, baru-baru ini.
Langkah Konkret yang Diminta
Yan Permenas meminta Kementerian HAM untuk memetakan secara detail akar masalah di setiap wilayah Papua. Ia mencontohkan, persoalan di wilayah pegunungan tentu berbeda dengan wilayah pesisir, sehingga penanganannya pun harus dibedakan.
Selain itu, ia mendorong adanya sinergi antara Kementerian HAM dengan kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan TNI-Polri. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar solusi yang ditawarkan bersifat komprehensif.
Pengawasan Ketat Diperlukan
Yan Permenas juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program di Papua. Ia tidak ingin anggaran yang sudah dialokasikan justru tidak tepat sasaran atau bahkan tidak terserap sama sekali.
"Kita harus pastikan setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Papua. Jangan sampai ada program yang hanya berjalan di atas kertas," tegasnya.
Desakan ini sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan hak asasi manusia di Papua. Yan Permenas berharap, dengan adanya pembahasan anggaran tahun 2027, Kementerian HAM dapat menunjukkan komitmen seriusnya dalam menangani Papua secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
