PAPUA — Keputusan ini disampaikan Presiden Prabowo saat mengumpulkan seluruh Ketua Umum KADIN se-Indonesia di Istana Negara, Jumat (31/7/2026). Ketua Umum KADIN Kalteng, H. Rahmat Nasution Hamka, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar efisiensi, melainkan koreksi besar atas peran negara yang selama ini terlalu dominan sebagai pemain usaha.
“Kami sangat mengapresiasi terobosan besar Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan kemarin. Beliau melihat secara jernih pergerakan ekonomi kita dan berani mengkritik serta menyoroti peran BUMN yang selama ini terlalu dominan,” ujar Rahmat kepada awak media, Minggu (2/8). Mengapa Pemangkasan BUMN Dianggap Krusial?
Rasionalisasi ini menyasar praktik tidak sehat yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha daerah. Rahmat menyoroti secara spesifik perilaku perusahaan konstruksi pelat merah seperti PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT PP yang mendominasi proyek infrastruktur. Alih-alih mengerjakan langsung, proyek kerap disubkontrakkan berulang kali hingga ke tingkat bawah.
“Selama ini BUMN Karya mendominasi proyek infrastruktur lalu meng-subkon-kannya berulang kali. Modus ini merugikan UMKM, penyuplai, dan pekerja daerah karena pembayaran sering kali tertunda bahkan terutang,” tegas Rahmat.
Skema rantai subkontrak yang panjang ini selama ini menjadi biang keladi krisis keuangan di tingkat hilir. Kontraktor lokal kecil yang sudah mengeluarkan modal kerja justru menunggu pembayaran yang tidak jelas juntrungannya. Dengan kebijakan baru, pemerintah berkomitmen menyerahkan pengerjaan proyek secara penuh kepada swasta lokal dan nasional, memutus rantai subkontrak yang merugikan. Ruang Baru bagi UMKM dan Pengusaha Daerah
Kebijakan ini secara langsung mengubah peta persaingan usaha. Negara melalui BUMN tidak lagi bertindak sebagai kompetitor langsung bagi pengusaha swasta. Penerapan konsep Indonesia Incorporated menuntut sinergi yang adil dan proporsional antara pemerintah, BUMN, dan pengusaha swasta.
Bagi Kalimantan Tengah, langkah ini menjadi momentum vital. Dengan berkurangnya intervensi BUMN di sektor non-vital, UMKM lokal memiliki peluang lebih besar untuk menggarap proyek-proyek yang selama ini tertutup.
“Kadin Kalimantan Tengah siap mendukung penuh seluruh arah kebijakan Presiden demi mempercepat pemerataan ekonomi daerah. Sinergi ini diyakini menjadi pondasi kokoh dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki iklim investasi nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dari daerah, sejalan dengan target pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa.
