PAPUA — Tekanan untuk menindaklanjuti arahan presiden soal ASN yang terafiliasi LGBT kini mengemuka di Cianjur. DPRD setempat meminta Pemkab Cianjur tidak hanya bersikap, tetapi segera merumuskan payung hukum daerah sebagai landasan operasional.
Aturan Daerah sebagai Payung Hukum Implementasi
Lepi Ali Firmansyah menyatakan, DPRD menyambut positif kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat. Menurutnya, aturan di level daerah mutlak diperlukan agar ada kejelasan prosedur dan sanksi.
"Presiden sudah mengeluarkan aturan terkait dengan itu. Tentu kita di daerah juga akan segera menindaklanjutinya dengan membuat aturan di daerah," ujar Lepi kepada wartawan, Rabu, 15 Juli 2026.
Ia menambahkan, koordinasi dengan eksekutif akan segera digelar untuk merumuskan kebijakan yang dinilai paling efektif. "Dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," pungkasnya.
Identitas Kota Santri dan Urgensi Pencegahan
Dorongan ini tak lepas dari identitas Cianjur yang dikenal sebagai kota santri. Lepi menegaskan, nilai-nilai keagamaan dan norma sosial yang hidup di masyarakat menjadi pertimbangan utama.
"Kita punya identitas sebagai kota santri. Praktik-praktik yang tidak sejalan dengan norma agama dan norma sosial tentu menjadi perhatian bersama," kata Lepi.
Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan terhadap perilaku yang dinilai menyimpang. "Kita harus berikhtiar secara sungguh-sungguh untuk menghindarkan praktik-praktik yang menyimpang dari norma agama dan norma sosial," ujarnya.
Tindak Lanjut dan Langkah Konkret ke Depan
Meski mendesak, Lepi mengaku belum mengetahui secara detail keberadaan grup LGBT di media sosial yang sempat dikaitkan dengan Cianjur. Namun, ia menekankan bahwa langkah antisipatif tetap harus diambil.
"Secara personal saya tidak mengetahui grup itu, tetapi yang jelas kita harus berikhtiar," ucapnya.
DPRD akan menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk membahas langkah-langkah yang akan ditempuh. Harapannya, dalam waktu dekat sudah ada kebijakan eksplisit, baik dari Bupati maupun hasil pembahasan bersama DPRD.
