NABIRE — Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mendapat instruksi langsung dari Gubernur Papua Tengah untuk menjadi garda terdepan dalam pendampingan program Sekolah Sepanjang Hari (SSH). Arahan ini disampaikan Plt Sekda Silwanus Sumule saat mewakili Gubernur Meki Nawipa dalam seminar pelaksanaan SSH di Nabire, Senin (20/7/2026).
SSH Bukan Sekadar Tambahan Jam Belajar
Silwanus Sumule menegaskan bahwa SSH tidak boleh dimaknai sekadar perpanjangan waktu belajar di sekolah. Program ini harus memperkuat proses pembelajaran, pembentukan karakter, pengembangan minat dan bakat, serta pendampingan peserta didik secara terarah.
"Dinas Pendidikan kabupaten wajib mendampingi dan mengawal pelaksanaan program di setiap sekolah," kata Silwanus Sumule di hadapan para peserta seminar.
Lintas Sektor Wajib Bergerak, PLN hingga PUPR Diminta Turun Tangan
Gubernur Nawipa menekankan bahwa keberhasilan SSH membutuhkan dukungan lintas sektor. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta merenovasi gedung sekolah, menyediakan sanitasi dan air bersih, serta perlindungan bagi sekolah di wilayah pesisir.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus menjamin akses internet yang andal di setiap sekolah. Sementara itu, PT PLN diharapkan memprioritaskan ketersediaan listrik dan penerangan di lingkungan sekolah.
Target Perluasan ke Topo dan Siriwo, Pemerataan Jadi Prioritas
Salah satu poin krusial dalam arahan gubernur adalah perluasan jangkauan SSH. Silwanus Sumule menyampaikan bahwa program ini tidak boleh hanya berpusat di sekitar Kota Nabire.
"Jangkauannya harus diperluas secara bertahap ke Topo, Siriwo, dan wilayah pedalaman lainnya," ujarnya. Menurutnya, pemerataan mutu pendidikan adalah komitmen pemerintah agar setiap anak di Papua Tengah memperoleh layanan yang setara.
Redistribusi Guru Segera Dilakukan, Jangan Ada Sekolah Kelebihan Tenaga Pengajar
Gubernur Nawipa juga menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera memetakan dan meredistribusikan tenaga pendidik berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
"Jangan ada sekolah yang kelebihan guru, sementara sekolah di pedalaman masih kekurangan," tegas Silwanus Sumule menirukan instruksi gubernur. Para kepala sekolah dan guru diminta mengelola kegiatan akademik, pembinaan karakter, olahraga, seni, budaya, dan kegiatan keagamaan secara seimbang dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta didik.
Dana Otsus 30 Persen untuk Pendidikan Wajib Dipatuhi Mulai 2027
Dalam kesempatan itu, Gubernur Nawipa mengingatkan para bupati di delapan kabupaten di Papua Tengah untuk mematuhi Surat Penegasan Nomor 38/VII/2026/BP3OKP.PT. Surat tersebut mengatur pengalokasian minimal 30 persen Dana Otonomi Khusus (Otsus) bidang pendidikan mulai tahun anggaran 2027.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi dan kabupaten diminta menaati ketentuan itu dalam penyusunan APBD. Anggaran tersebut harus mendukung pemenuhan standar pendidikan nasional dan operasional SSH.
Seminar Hasilkan Langkah Operasional dan Sistem Evaluasi Berkala
Silwanus Sumule berharap seminar ini menghasilkan langkah operasional yang konkret serta sistem evaluasi berkala dengan melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik. Pelaksanaan SSH disebut selaras dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.
"Mari satukan visi dan langkah agar program Sekolah Sepanjang Hari memberikan manfaat nyata, meningkatkan mutu sekolah, dan membuka kesempatan yang lebih baik bagi seluruh anak Papua Tengah," ucap Silwanus Sumule menutup sambutannya. (*)
