JAYAPURA — Sengketa Papua Barat pada awal 1960-an tidak hanya menjadi pertarungan bilateral Indonesia-Belanda, tetapi juga panggung diplomasi multilateral yang melibatkan negara-negara Asia-Pasifik. Berbagai inisiatif damai ditawarkan, namun gagal karena masing-masing pihak bersikukuh pada posisinya, hingga akhirnya konflik berujung pada ancaman invasi militer.
Usulan Negara Ketiga yang Gagal Menjembatani
Pada 1960, Perdana Menteri Selandia Baru Walter Nash sempat mengusulkan gagasan negara Papua yang bersatu, menggabungkan wilayah Belanda dan Australia. Ide ini kandas karena tidak mendapat dukungan dari Indonesia maupun negara Barat lainnya.
Perdana Menteri Malaya, Tunku Abdul Rahman, kemudian menawarkan inisiatif tiga tahap. Papua Barat akan ditempatkan di bawah perwalian PBB dengan pengelola bersama dari Ceylon (kini Sri Lanka), India, dan Malaya — tiga negara non-blok yang mendukung posisi Indonesia.
Usulan ini juga mencakup pemulihan hubungan bilateral serta pengembalian aset dan investasi Belanda. Namun rencana tersebut hancur pada April 1961 setelah Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio secara terbuka menyerang gagasan Tunku.
Peta Dukungan Internasional yang Terbelah
Belanda kesulitan mencari dukungan internasional untuk kebijakannya mempersiapkan Papua Barat menuju kemerdekaan di bawah bimbingan Belanda. Sekutu tradisionalnya — Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Selandia Baru — bersimpati, tetapi menolak memberikan dukungan militer jika terjadi konflik dengan Indonesia.
Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns menawarkan penyerahan Papua Barat kepada perwalian PBB pada 26 September 1961. Subandrio menolak mentah-mentah, bahkan menyamakan sengketa ini dengan upaya pemisahan diri Katanga dari Republik Kongo saat Krisis Kongo berlangsung.
Pada 23 November 1961, delegasi India mengajukan rancangan resolusi yang mendorong kelanjutan pembicaraan Belanda-Indonesia dengan syarat menguntungkan Indonesia. Sebagai tandingan, negara-negara Afrika berbahasa Prancis mengajukan resolusi pendukung kemerdekaan Papua Barat. Kedua resolusi itu gagal meraih mayoritas dua pertiga dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada 27 November 1961.
Jalan Buntu Diplomasi, Jalan Terang Militer
Kegagalan di PBB meyakinkan Indonesia untuk menyiapkan opsi invasi militer. Dukungan persenjataan dari Uni Soviet mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Pada 1965, Angkatan Laut Indonesia telah memiliki 103 kapal tempur, termasuk kapal penjelajah, dua belas kapal selam, serta enam belas kapal perusak dan fregat — menjadikannya kekuatan militer terkuat kedua di Asia Timur setelah Tiongkok.
Sebelum operasi besar, Indonesia beberapa kali melancarkan infiltrasi. Serangan laut pada 9 November 1960 berakhir dengan kegagalan: dari 23 penyusup, tujuh tewas dan enam belas ditangkap dalam empat bulan. Upaya infiltrasi kedua pada 14 September 1961 juga segera dipatahkan pasukan Belanda.
Operasi Trikora: Titik Kulminasi Konfrontasi
Presiden Sukarno akhirnya memerintahkan militer Indonesia bersiap melakukan invasi skala penuh pada 19 Desember 1961, menandai eskalasi tertinggi Konfrontasi terhadap Belanda di Papua Barat. Operasi Trikora menjadi instrumen tekanan yang mengubah perhitungan politik internasional dan bermuara pada perundingan New York yang menghasilkan penyerahan Papua Barat kepada Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969.
