PAPUA — Wacana perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat angin segar dari DPR. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai langkah itu merupakan hak prerogatif kepala negara. Namun, figur pengganti harus memenuhi standar kapasitas dan integritas, bukan sekadar bagi-bagi kursi politik.
Menurut Mardani, penyegaran kabinet menjadi kebutuhan mendesak. Tekanan publik terhadap kinerja pemerintahan kian nyata, terlebih sejumlah survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat mulai melandai.
Meritokrasi dan Reformasi Birokrasi Jadi Syarat Utama
Politisi PKS itu menegaskan, pertimbangan politik boleh masuk dalam kalkulasi reshuffle. Namun, hal tersebut tidak boleh mengalahkan kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang efektif. Ia menyoroti perlunya reformasi birokrasi yang ramping secara struktur namun kaya fungsi.
“Intinya terkait reshuffle kabinet itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan. Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi, miskin struktur dan kaya fungsi,” kata Mardani Ali Sera, Senin (10/8/2026).
Pernyataan ini menegaskan bahwa evaluasi kinerja menteri harus menjadi pijakan utama Presiden Prabowo. Bukan sekadar akomodasi kepentingan koalisi. Mardani menilai kabinet ideal adalah kabinet yang bergerak cepat dan adaptif terhadap dinamika ekonomi serta sosial politik nasional.
Dorongan Rekrutmen Profesional Non-Partai
Lebih jauh, Mardani membuka ruang bagi kalangan profesional di luar struktur partai politik untuk mengisi kursi menteri. Ia menilai banyak anak bangsa memiliki kualifikasi mumpuni namun tidak terafiliasi dengan parpol mana pun.
“Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas,” ujarnya.
Usulan ini menjadi sinyal penting bagi Istana untuk memperluas basis rekrutmen. Di tengah kebutuhan birokrasi yang efektif, kehadiran teknokrat dinilai mampu memberikan perspektif baru dalam perumusan kebijakan strategis pemerintah.
Harapan Pemulihan Kepercayaan Publik
Mardani berharap keputusan reshuffle tidak lahir dari dinamika politik jangka pendek. Ia menekankan pentingnya rekam jejak dan integritas calon menteri sebagai modal utama membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo.
“Dengan demikian, penyegaran kabinet diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo,” pungkas Mardani.
Wacana reshuffle menguat jelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Istana belum memberikan pernyataan resmi terkait waktu dan nama-nama yang masuk dalam perombakan. Namun, sinyal dari parlemen mulai mengerucut pada tuntutan perbaikan kinerja dan citra pemerintah.
